Tak Ingin Konsumen Gelisah, Kemenperin Desak Kepastian Insentif Otomotif

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait insentif otomotif yang hingga kini belum juga terealisasi. Ketidakjelasan tersebut dikhawatirkan membuat konsumen terus menunda pembelian kendaraan dan pada akhirnya menekan kinerja industri otomotif nasional.

Staf Khusus Menteri Perindustrian sekaligus Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, mengatakan kepastian insentif sangat dibutuhkan oleh pelaku industri maupun masyarakat yang saat ini masih menunggu keputusan pemerintah.

"Meminta agar industri dan konsumen produk otomotif segera diberi kepastian. Kalau belum ada kepastian, itu akan menjadi tekanan pada industri. Karena konsumennya masih akan menunggu, melakukan pembelian produk otomotif, menunggu insentif itu," kata Febri saat ditemui di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, semakin lama kepastian insentif tertunda, semakin besar potensi munculnya sikap wait and see di kalangan konsumen. Kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap penjualan kendaraan karena masyarakat memilih menahan transaksi sambil menunggu kebijakan resmi dari pemerintah.

Karena itu, Kemenperin berharap kementerian dan lembaga terkait segera mengambil keputusan agar pasar kembali bergerak dan pelaku industri memiliki kepastian dalam menyusun strategi bisnis.

"Jadi kami mohon agar segera pengambil kebijakan di bapak, ibu, di kementerian dan lembaga lain agar segera memberikan kepastian terkait dengan insentif otomotif tersebut," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah ketidakpastian implementasi paket insentif otomotif dan kendaraan listrik yang sebelumnya telah diumumkan pemerintah. Awalnya, insentif tersebut ditargetkan mulai berlaku pada Juni 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong konsumsi dan menjaga pertumbuhan industri.

Namun target tersebut tidak terealisasi dan kemudian bergeser ke Juli 2026. Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah kembali menunda implementasi insentif dan menyebut kebijakan tersebut masih dalam proses evaluasi. Akibatnya, hingga akhir Juni 2026 pelaku industri masih belum mendapatkan kepastian mengenai waktu pemberlakuan maupun mekanisme pelaksanaannya.

Baca Juga: Gaikindo Beberkan Berbagai Insentif Pemerintah untuk Industri Otomotif Jepang

Baca Juga: Industri Komponen Tertekan, TMMIN Minta Arah Kebijakan Otomotif Lebih Jelas

Situasi tersebut dinilai berpotensi menahan permintaan pasar. Pasalnya, konsumen yang berencana membeli kendaraan cenderung menunggu hingga ada kejelasan mengenai bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan pemerintah.

Di sisi lain, Kemenperin menegaskan bahwa upaya mendorong pertumbuhan industri manufaktur, termasuk sektor otomotif, tetap dilakukan bersama berbagai asosiasi industri.

Saat ditanya mengenai strategi untuk mendongkrak penjualan kendaraan pada semester II 2026, Febri mengatakan koordinasi dengan asosiasi terus dilakukan.

"Kalau itu kementerian terus melakukannya dengan semua asosiasi industri untuk memboosting penjualan produk-produk manufaktur," kata Febri.