BPJS Kesehatan Tegaskan Berobat Kini Cukup Pakai NIK, Tak Perlu Kartu Lagi

BPJS Kesehatan menegaskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah menjadi fondasi utama dalam pengelolaan data kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan penggunaan NIK sebagai identitas tunggal mendukung integrasi data lintas kementerian dan lembaga, sekaligus sejalan dengan arah pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

Saat ini, data kepesertaan BPJS Kesehatan telah melalui proses validasi dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

"Kami mendukung proses penyatuan data masyarakat dengan sumber utamanya adalah NIK. Jadi sekarang untuk menggunakan layanan kesehatan cukup menggunakan KTP atau NIK, tidak perlu ada kartu lain, sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan," ujar Akmal saat Rapat Pleno dalam rangka Penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Proses validasi juga diterapkan pada pendaftaran peserta baru, khususnya Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang iurannya ditanggung pemerintah.

"Untuk peserta PBI JK ini divalidasi NIK-nya ke Dukcapil. Jika tidak padan, maka pendaftaran akan gagal. Di lapangan juga sering kami melakukan pemadanan apabila terdapat anomali atau data yang tidak sesuai," katanya.

Baca Juga: Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan Kena Pajak? Begini Skema dan Perhitungannya

Baca Juga: BPJS Kesehatan Usulkan Kenaikan Iuran JKN ke Peserta PBI

Akmal menjelaskan NIK dipilih sebagai fondasi pengelolaan data kepesertaan karena memiliki karakteristik unik, tunggal, dan wajib dimiliki seluruh penduduk Indonesia.

Ke depan, sistem tersebut akan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi biometrik, termasuk face recognition, untuk meningkatkan akurasi identitas peserta.

"Ke depan ini akan mengarah kepada face recognition dan sebagainya seiring perkembangan teknologi," ucapnya.