Bappenas: Spektrum 6 GHz Krusial untuk Percepat Ekonomi Digital Indonesia

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menilai ketersediaan spektrum frekuensi 6 GHz akan menentukan kemampuan Indonesia mengembangkan jaringan telekomunikasi generasi berikutnya sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi digital menuju visi Indonesia Emas 2045.

Koordinator Bidang Ekosistem dan Ruang Digital Bappenas Andreas Bondan Satriadi mengatakan kebutuhan konektivitas nasional akan terus meningkat seiring pesatnya adopsi layanan digital. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan sumber daya spektrum yang memadai agar kapasitas jaringan mampu mengikuti pertumbuhan trafik data.

Menurut Andreas, transformasi digital kini telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur digital tidak lagi bisa dipandang sebagai pelengkap, melainkan bagian penting dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia.

"Kalau kita mendukung visi Indonesia 2045, transformasi digital itu bukan lagi sekadar opsi, memang harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi atau engine of growth sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap," ujarnya dalam Seminar dan Workshop Nasional mengenai alokasi spektrum Upper 6 GHz untuk 5G-Advanced dan 6G yang disiarkan langsung di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Ia menjelaskan pita frekuensi 6 GHz, khususnya pada rentang 6.425–7.125 MHz, memiliki potensi untuk menopang pengembangan jaringan 5G-Advanced hingga 6G. Penambahan spektrum tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan bandwidth, terutama di wilayah perkotaan yang mengalami pertumbuhan penggunaan data paling tinggi.

Selain meningkatkan kapasitas jaringan, penggunaan spektrum 6 GHz juga diperkirakan dapat menekan biaya pembangunan infrastruktur dibandingkan pemanfaatan pita frekuensi millimeter wave, sehingga perluasan layanan menjadi lebih efisien.

Baca Juga: Jaga Kedaulatan Hayati Nusantara, Barantin dan Bappenas Perkokoh Pertahanan Negara Nirmiliter

Bappenas juga melihat pemanfaatan spektrum baru tersebut dapat mempercepat digitalisasi sektor industri. Teknologi manufaktur, logistik, pelabuhan, hingga sistem kelistrikan pintar (smart grid) membutuhkan koneksi berkecepatan tinggi dengan latensi rendah agar berbagai proses otomatisasi dapat berjalan optimal.

"Jika di sini bisa diintervensi dengan pembukaan 6 GHz, itu otomatis akan menjadikan akselerator bagi industri-industri tersebut," kata Andreas.

Tak hanya sektor industri, peningkatan kualitas konektivitas juga dinilai membuka peluang pengembangan layanan publik berbasis teknologi, termasuk layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine) maupun operasi medis jarak jauh (telesurgery) yang membutuhkan koneksi stabil dengan waktu tunda sangat rendah.

Lebih lanjut, Andreas mengatakan optimalisasi spektrum berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Selain memperbesar kontribusi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto (PDB), kebijakan tersebut juga diyakini dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor teknologi sekaligus mempercepat transformasi digital pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, akses internet yang semakin cepat akan membantu UMKM memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional sehingga mampu meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor.

Baca Juga: Bappenas Buka S-LCA 2026, Dorong Penguatan Standar Dampak Sosial

Meski demikian, Andreas mengingatkan bahwa kebijakan pemanfaatan spektrum harus disusun melalui kajian teknis dan ekonomi yang komprehensif. Menurutnya pemerintah perlu memastikan alokasi frekuensi tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

"Jadi kami harapkan nantinya di dalam penyusunan rencana optimalisasi 6 GHz kita harapkan kajian tekno-ekonominya sudah matang dan maksimalkan indeks sosial ekonomi. Sehingga tidak hanya optimasi PNBP, tetapi juga untuk berguna bagi masyarakat luas," ujarnya.