Program MBG Disorot Media Asing

Media asing, Al Jazeera menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto di tengah dugaan korupsi, pemborosan anggaran, dan kritik terhadap ketepatan sasaran penerima manfaat.

Program dengan nilai anggaran sekitar USD 15 miliar atau setara Rp240 triliun itu dinilai menghadapi berbagai persoalan dalam implementasinya.

Diluncurkan pada 2025 untuk menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, serta menggerakkan perekonomian lokal, program tersebut kini menjadi perhatian setelah berbagai temuan dan evaluasi mencuat dalam 18 bulan pelaksanaannya.

Sorotan terhadap program semakin menguat setelah aparat penegak hukum menangkap Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta dua wakilnya pada awal Juni lalu.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penipuan pengadaan barang dan jasa yang disebut merugikan negara sekitar USD 56 juta atau setara Rp896 miliar.

Penyelidikan kemudian berkembang dengan menetapkan tujuh tersangka, termasuk oknum anggota Polri dan TNI aktif.

Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny Sasmita, menilai tata kelola program tersebut memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebocoran anggaran.

"Dari perspektif tata kelola ekonomi, dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis ini menonjol sebagai salah satu kasus paling signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, baik dari skala anggaran maupun dampak sistemiknya," ujar Ronny.

Menurutnya, cakupan program yang sangat luas menciptakan banyak titik rawan yang berpotensi membuka peluang praktik pungutan liar maupun penyimpangan anggaran.

Kritik juga mengarah pada distribusi dapur umum pendukung program. Dari sekitar 28.000 dapur yang telah dibangun, lebih dari 18.000 berada di Pulau Jawa.

Sementara itu, Papua yang memiliki enam provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi hanya memiliki sekitar 270 dapur umum. Jumlah tersebut disebut setara dengan yang tersedia di Bali, yang memiliki tingkat stunting terendah di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga mengungkapkan adanya sekitar 7.000 dapur surplus yang dinilai tidak sesuai kebutuhan.

Pemerintah memberikan insentif harian sebesar Rp6 juta untuk setiap dapur yang dikelola yayasan. Keberadaan ribuan dapur berlebih tersebut diperkirakan menyebabkan pembengkakan anggaran hingga sekitar Rp1 triliun setiap bulan. Selain itu, Zulkifli mengaku menemukan indikasi praktik jual beli izin operasional dapur.

Annette Mau dari Aliansi Ibu Indonesia menilai desain kebijakan program masih belum tepat sasaran.

"Mengapa menggunakan uang rakyat untuk memberi makan anak-anak dari keluarga berkecukupan, sementara masih ada anak-anak di daerah lain yang mengalami kerawanan pangan? Ini adalah kesalahan desain kebijakan terbesar," ujarnya.

Data pemerintah menunjukkan dari 25,78 juta penerima manfaat pada Januari–September 2025, kelompok ibu hamil dan balita hanya mencapai sekitar 5 persen dari total penerima, meski menjadi sasaran utama pencegahan stunting.

Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat terdapat sekitar 33.000 laporan kasus keracunan makanan hingga April 2026 yang dikaitkan dengan pelaksanaan program tersebut.

Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Vid Adrison, menyarankan pemerintah memanfaatkan kantin sekolah yang telah tersedia dibandingkan membangun dapur baru melalui skema kemitraan yayasan.

"Setiap sekolah sudah memiliki kantin sendiri dan mereka telah menyiapkan makanan sesuai preferensi siswa. Mengapa tidak mengoptimalkan sekolah yang ada?" kata Vid.

Di tengah berbagai kritik tersebut, pemerintah mulai melakukan evaluasi anggaran. Alokasi program yang semula mencapai USD 18,4 miliar dipangkas menjadi sekitar USD 14,7 miliar sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah juga dikabarkan tengah menyiapkan pemangkasan anggaran lanjutan sekitar USD 2,2 miliar. Selain itu, Badan Gizi Nasional menyatakan sedang menyusun skema yang lebih difokuskan bagi ibu hamil dan balita di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Di tengah berbagai kritik, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi kebutuhan masyarakat.

"Tanyakan kepada petani dan nelayan. Tanyakan kepada anak-anak, apakah program ini diperlukan atau tidak?" ujar Prabowo dalam pidatonya bulan lalu.

Ia juga menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas utama.

"Beberapa orang pintar mengatakan ada hal yang lebih mendesak daripada perut kosong. Saya kira tidak ada yang lebih mendesak daripada perut yang kosong. Jika perut orang yang lapar tidak segera diisi, maka mereka akan mati," katanya.