Eks Jampidsus Tersangka karena Jokowi? Pengamat Sebut Ada Politik Saling Sandera yang Mengerikan

Penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka terus memunculkan beragam spekulasi. Di tengah perhatian publik terhadap kasus tersebut, pengamat intelijen Sri Radjasa Candra menyebut perkara itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional.

Menurut Radjasa, proses hukum yang kini menjerat Febrie diduga berkaitan dengan sejumlah perkara besar yang belakangan menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai terdapat aroma kepentingan politik di balik penanganan kasus tersebut.

“Kasus Pertamina, seperti Ahok bilang di hadapan persidangan bahwa kalau berani pak hakim panggil Pak Jokowi. Satu. Kedua, kasus Nadiem,” kata Radjasa dalam tayangan YouTube Forum Keadilan TV belum lama ini.

Radjasa mengatakan, dalam dua perkara tersebut nama Jokowi ikut disebut-sebut. Menurutnya, kondisi itu memunculkan anggapan bahwa Febrie mulai bergeser loyalitas politiknya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Mahfud MD Harus Diangkat Jadi Jaksa Agung, Kalau Tidak Karier Prabowo Bisa Tamat?

Ia juga mengaitkan situasi tersebut dengan isu pergantian Jaksa Agung yang disebut tengah menjadi ajang tarik-menarik kepentingan politik.

Menurut Radjasa, Febrie bahkan disebut telah dipanggil Prabowo untuk mengisi posisi Jaksa Agung menggantikan ST Burhanuddin. Karena itulah, ia menduga penetapan tersangka terhadap Febrie bukan semata-mata persoalan hukum.

“Pak Jokowi yang dalam hal ini masih terus bernafsu untuk merebut 2029, kan gitu. Nah, di situ sampel persoalannya,” ujar Radjasa.

Radjasa menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan langkah aparat dalam memberantas korupsi. Namun, ia berharap penegakan hukum benar-benar dilakukan secara objektif dan tidak dijadikan alat kepentingan politik.

Ia juga mengungkapkan bahwa Febrie sebelumnya dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Jokowi. Bahkan, menurutnya, Febrie pernah menjadi figur penting dalam penanganan sejumlah perkara besar seperti kasus Asabri dan Jiwasraya.

Radjasa mengklaim, dua perkara tersebut sempat dikaitkan dengan dinamika politik internal Partai Golkar. Ia menyebut nama mantan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Aburizal Bakrie dalam konteks analisis politiknya.

Menurutnya, penanganan dua kasus tersebut tidak pernah benar-benar dituntaskan. Ia berpendapat perkara itu sempat dimanfaatkan sebagai tekanan politik hingga akhirnya Bahlil Lahadalia memimpin Partai Golkar.

Kini, lanjut Radjasa, posisi Febrie justru berbalik. Sosok yang dulu disebut dekat dengan Jokowi kini dianggap telah menjadi target kelompok politik tertentu.

Baca Juga: Kemakan Omongan Sendiri, Dokter Tifa Sempat Bilang Jokowi Tak Pernah Injakkan Kaki di UGM

Meski demikian, Radjasa menegaskan bahwa apabila memang terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan Febrie, proses hukum harus tetap berjalan. Ia hanya mengingatkan agar perkara tersebut tidak dipolitisasi sehingga mengaburkan substansi penegakan hukum.

Di akhir pernyataannya, ia mengajak masyarakat terus mengawal perkembangan kasus Febrie Adriansyah. Radjasa meyakini perkara tersebut berpotensi memunculkan kompromi politik di balik proses hukum yang berjalan.

“Inilah yang dinamakan politik saling sandera. Lebih jauh lagi, menurut Mahfud MD ini adalah yang mafia hukum sesungguhnya. Ini mafia hukum sesungguhnya sehingga persoalan kejahatan kerah putih tidak pernah terungkap secara jelas,” ungkap Radjasa.

Ia pun menilai publik perlu terus mengawasi proses penanganan kasus tersebut agar tidak berlarut-larut hingga akhirnya terlupakan oleh masyarakat.