HRS Senayan Sudah Siap, Bos PLN: Mobil Hidrogennya Belum Ada

PT PLN (Persero) menyatakan telah menyediakan infrastruktur pengisian bahan bakar kendaraan hidrogen di Jakarta. Namun, sejak Hydrogen Refueling Station atau HRS PLN di Senayan diresmikan pada Rabu, 21 Februari 2024, fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan HRS tersebut sebenarnya telah siap digunakan dan didukung pasokan hidrogen yang terintegrasi. Namun, hingga kini belum tersedia kendaraan yang memanfaatkan stasiun pengisian tersebut.

“Jadi kalau hidrogen refueling station, itu sudah ada dan siap pakai, tapi mobilnya belum ada,” kata Darmawan  dalam gelaran Green Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Ia menjelaskan, PLN selama ini telah memproduksi hidrogen untuk mendukung sistem pendinginan pembangkit listrik. Dari total produksi sekitar 203 ton per tahun, hanya sekitar 75 ton yang digunakan untuk kebutuhan operasional pembangkit.

Dengan demikian, terdapat surplus hidrogen yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, termasuk mendukung pengembangan transportasi berbasis hidrogen.

“Sebenarnya, untuk sistem pendinginnya pembangkit menggunakan hidrogen, maka produksi hidrogen kita itu setahun ada 203 ton. Nah, dari 203 ton per tahun, hanya 75 ton yang dimanfaatkan. Sisanya 130 ton, itu surplus,” ujarnya.

Menurut Darmawan, surplus tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai bagian dari rantai pasok HRS melalui kolaborasi PLN dengan PT Pertamina (Persero). Skema itu memungkinkan pengembangan ekosistem hidrogen tanpa harus menambah fasilitas produksi baru.

“Maka dijadikan di rantai pasok di sini (HRS),” katanya.

Darmawan mengatakan, PLN telah berdiskusi dengan sejumlah produsen kendaraan untuk menghadirkan bus berbasis hidrogen. Pilihan armada, kata dia, tersedia dari Jepang, Jerman, dan China.

Menurut dia, pengembangan transportasi berbasis hidrogen membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, PLN, Pertamina, pemerintah daerah, dan produsen kendaraan. PLN dan Pertamina dapat berperan dalam menyediakan pasokan hidrogen, fasilitas pengisian, serta mendukung penyediaan armada.

Darmawan kemudian meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, membantu mendorong pemanfaatan bus hidrogen sebagai bagian dari layanan transportasi umum di Jakarta.

“Barangkali Bapak bisa melobi ke Gubernur DKI, begitu, Transjakarta. Nanti Pertamina dengan PLN bersama-sama menyediakan busnya, refueling station-nya sudah ada, hidrogennya sudah ada,” kata Darmawan.

Menanggapi permintaan tersebut, Bahlil menyatakan akan berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta mengenai peluang pemanfaatan bus hidrogen.

“Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Darmo tentang bus, saya coba komunikasikan dengan Pak Gubernur DKI untuk memanfaatkan ini,” kata Bahlil.

Namun, Bahlil mengingatkan pemanfaatan hidrogen tidak hanya terbatas pada sektor transportasi. Komoditas tersebut juga dapat digunakan untuk mengembangkan produk petrokimia berbasis energi bersih, termasuk amonia biru.

Bahlil mengakui biaya pemanfaatan hidrogen saat ini masih lebih tinggi dibandingkan sejumlah sumber energi lainnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan utama dalam memperluas penggunaan hidrogen di Indonesia.

“Problem-nya adalah hidrogen ini memang biayanya masih mahal dibandingkan dengan produk energi lain,” katanya.

Berdasarkan perhitungan yang dibahas bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi, biaya penggunaan hidrogen untuk transportasi masih berada di atas harga biodiesel B50 untuk konsumen industri.

Baca Juga: Butuh 152 Juta Ton, Kontrak Batu Bara PLN Belum Rampung

Baca Juga: PLN Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Implementasi Program Listrik Desa

“Ternyata masih di atas daripada harga B50. Hidrogen masih agak lebih mahal,” ujar Bahlil.

Karena itu, ia mendorong pengembangan teknologi yang lebih efisien agar biaya produksi dan pemanfaatan hidrogen dapat semakin kompetitif.