Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Terlalu Top-Down, Pakar UGM Sebut Rawan Jadi Alat Politik

Proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi kerakyatan menghadapi sejumlah kritik.

Kebijakan pemerintah yang mengalokasikan Dana Desa untuk membiayai pembangunan fisik koperasi terpusat dinilai berisiko menjauhkan masyarakat desa dari perannya sebagai subjek utama ekonomi.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si., menilai pengembangan KDMP yang dilakukan secara top-down kurang sesuai dengan prinsip dasar koperasi yang berbasis pada asas sukarela dan gotong royong.

Menurut Hempri, pendekatan tersebut berisiko membuat tujuan utama KDMP untuk memberdayakan anggota koperasi tidak tercapai. Selain itu, penyeragaman kelembagaan ekonomi di tingkat desa dinilai dapat mengabaikan perbedaan potensi dan persoalan yang dihadapi setiap desa.

"Pengembangan secara top-down ini juga akan menyebabkan penyeragaman kelembagaan ekonomi pada tingkat desa, padahal potensi dan permasalahan masing-masing desa sangat bervariasi,” ujar Hempri, Jumat (24/7).

Hempri menilai pemerintah perlu belajar dari pengalaman masa lalu dalam pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, model kelembagaan ekonomi yang seragam tidak selalu memberikan dampak yang sama terhadap pengembangan ekonomi lokal.

Ia menyebut banyak lembaga ekonomi desa yang akhirnya mati suri karena bentuk kelembagaan yang diterapkan tidak sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat setempat.

Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM tersebut mendorong pengurus KDMP untuk mengembangkan inovasi berbasis potensi dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Hempri, kreativitas pengurus koperasi diperlukan untuk memetakan peluang usaha yang memiliki prospek sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga dinilai perlu memberikan pendampingan secara intensif, baik dalam aspek manajemen maupun tata kelola koperasi.

Hempri menilai KDMP harus dibangun berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat masing-masing desa. Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat branding koperasi agar lebih menarik bagi berbagai kalangan.

Hempri juga mengingatkan agar KDMP tidak dipolitisasi. Menurutnya, koperasi yang dijadikan alat politik akan sulit berkembang menjadi lembaga ekonomi yang mandiri.

Ia menilai kepentingan politik dapat memicu konflik internal di antara pengurus dan pada akhirnya mengganggu perkembangan koperasi.

“Selama koperasi hanya dijadikan alat politik, maka koperasi tidak akan pernah menjadi lembaga ekonomi yang mandiri,” ujarnya.