PDIP Sentil Jokowi: dari Isu Ijazah Palsu, Kini Gelar Raja Palsu

Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, mengkritik polemik pemberian gelar adat kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

Guntur menilai telah terjadi perubahan narasi terkait status gelar yang diterima Jokowi, mulai dari "Raja Timor", "Sesepuh Raja-Raja Timor", hingga "Saudara Raja-Raja Timor".

Melalui pernyataannya, Guntur menyinggung kabar mengenai penobatan Jokowi sebagai Raja Timor yang belakangan menuai kontroversi.

"Raja Amanuban, Pina Ope Nope, membantah tegas kabar penobatan Joko Widodo sebagai Raja Timor dan menegaskan tidak pernah ada diskusi soal penobatan raja semacam itu. Padahal itu acara adat untuk menyambut tamu yang kemudian dimanipulasi sebagai penobatan Raja Timor," kata Guntur.

Ia juga menyindir perubahan istilah yang digunakan setelah muncul kritik dari sejumlah pihak.

"Awalnya disebut penobatan Raja Timor, kemudian berubah menjadi Sesepuh Raja-Raja Timor, lalu kini menjadi Saudara Raja-Raja Timor," ujarnya.

Guntur bahkan menyebut polemik tersebut sebagai bentuk kepanikan pihak penyelenggara setelah mendapat protes dari sejumlah tokoh adat.

"Dari isu ijazah palsu hingga kini isu gelar raja palsu," sindirnya.

Sebelumnya, Jokowi menerima gelar adat dalam Festival Gajah yang digelar di kawasan Pantai Lai Lai Besi Kopan, Kota Kupang, Sabtu (1/8/2026). Dalam prosesi tersebut, Jokowi menerima tongkat dan kain adat yang disematkan oleh sejumlah raja dari Pulau Timor.

Pemberian gelar tersebut memicu penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat dan mahasiswa di NTT.

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Malaka menilai penggunaan simbol adat yang merepresentasikan masyarakat Timor harus melalui mekanisme adat yang sah dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Presidium Pendidikan dan Kaderisasi PMKRI Cabang Malaka, Marselino Meol, mengatakan keputusan yang mengatasnamakan identitas masyarakat Timor semestinya dibahas bersama tokoh adat, akademisi, pemuda, dan masyarakat setempat.

Penolakan serupa juga disampaikan Ikatan Mahasiswa Dawan "R" (IMADAR) Kefamenanu. Ketua Umum IMADAR, Marlianus Jeriyanto Manek, menegaskan bahwa penghormatan kepada tokoh nasional harus dibedakan dari penggunaan simbol adat yang memiliki nilai sakral.

Sementara itu, Raja Amanuban, Pina Ope Nope, membantah adanya penobatan Jokowi sebagai Raja Timor dan menyebut acara tersebut merupakan tradisi penyambutan tamu, bukan prosesi pengangkatan raja.