'Jokowi Membeli Orang-orang yang Bisa Dibeli untuk Mendukungnya'

Pernyataan keras kembali diarahkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, kritik datang dari ekonom Anthony Budiawan yang menilai sejumlah kebijakan pada masa pemerintahan Jokowi tidak berpihak kepada rakyat dan perlu dipertanggungjawabkan.

Dalam tayangan YouTube Forum Keadilan TV, Anthony bahkan melontarkan kritik tajam dengan menyebut Jokowi sebagai sosok yang telah merusak sistem melalui berbagai kebijakan. 

"Jokowi sudah jelas, saya menyebutnya sebagai master yang merusak ini," kata Anthony.

Ia bahkan melontarkan kritik yang lebih keras terhadap gaya kepemimpinan Jokowi. "Perilakunya (Jokowi) adalah perilaku penjajah," ucapnya.

Baca Juga: Kasus Eks Jampidsus Febrie Terkuak, Said Didu Sebut Ada 'Pengkhianat' di Rezim Prabowo

Anthony kemudian menjelaskan alasan di balik pernyataan tersebut. Menurut dia, kekuasaan dibangun dengan merangkul pihak-pihak yang bersedia memberikan dukungan.

"Dia membeli orang-orang yang bisa dibeli untuk mendukungnya," lanjut Anthony.

Lebih lanjut, Anthony pun menyoroti sejumlah regulasi yang diterbitkan pada masa pemerintahan Jokowi. Salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang menurutnya berdampak negatif terhadap masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

"Terjadilah perampasan-perampasan hak masyarakat adat," ujarnya.

Selain UU Cipta Kerja, Anthony juga mengkritik keputusan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Ia menilai proyek tersebut membebani kondisi fiskal negara, terlebih menurutnya belum disertai transparansi yang memadai.

Anthony bahkan berpendapat Jokowi sebenarnya telah mengetahui bahwa proyek berskala besar tersebut berpotensi mangkrak di kemudian hari.

Ia juga menilai berbagai kebijakan itu tidak terlepas dari lemahnya fungsi pengawasan parlemen. Menurut Anthony, DPR gagal menjalankan perannya dalam mengawasi berbagai kebijakan pemerintah.

Sayangnya, Anthony menuding Jokowi selalu mencari berbagai celah agar tetap memiliki pengaruh politik. Ia menyinggung isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga keberhasilan mengantarkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden.

Atas dasar itu, Anthony menegaskan perlunya pengusutan terhadap kebijakan-kebijakan yang diduga mengandung konflik kepentingan.

Namun, ia juga mempertanyakan siapa pihak yang memiliki keberanian untuk mengusut kebijakan yang berkaitan dengan mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut.