PT GNI Diresmikan Jokowi Saat Masih Presiden Kini Kolaps, Bahlil Tegaskan PHK Bukan Tanggung Jawab Pemerintah

PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), salah satu perusahaan smelter nikel terbesar di Indonesia yang diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo pada 2021, terancam kolaps akibat krisis keuangan. Manajemen bahkan berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.900 pekerja dari total 6.325 karyawan.

Rencana efisiensi tersebut tertuang dalam surat manajemen bernomor 4760/Eksternal/HRD/GNI-SITE/2026 tertanggal 1 Agustus 2026. Dalam surat itu disebutkan bahwa perusahaan tengah menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi GNI merupakan urusan internal perusahaan, bukan tanggung jawab Kementerian ESDM.

"Ya, itu kan aksi korporasi," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (3/8/2026).

Menurut Bahlil, PT GNI memiliki izin usaha industri (IUI) sehingga kewenangannya berada di bawah Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Perusahaan yang kita bangun, mau tambah karyawan, mengurangi karyawan, atau bubar, itu adalah tanggung jawab perusahaan tersebut. Pemerintah itu hanya memberikan izin," tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah hanya berperan memberikan dukungan melalui regulasi dan perizinan, sedangkan keberlangsungan usaha sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik dan pengelola perusahaan.

Krisis yang melanda GNI berawal dari masalah keuangan yang dialami induk usahanya di China, Jiangsu Delong Nickel Industry milik pengusaha Tony Zhou Yuan.

Perusahaan tersebut terlilit utang dalam jumlah besar hingga menjalani proses restrukturisasi dan kepailitan di Pengadilan Xiangshui, Provinsi Jiangsu.

Sebelum mengambil langkah PHK, perusahaan mengklaim telah melakukan berbagai upaya penghematan, seperti penghentian perekrutan karyawan baru dan pengurangan jam lembur.

Diresmikan Jokowi dengan Investasi Rp42,9 Triliun

Presiden Joko Widodo meresmikan smelter PT Gunbuster Nickel Industry di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, pada 27 Desember 2021. Peresmian berlangsung di kawasan industri PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).

Saat itu, Direktur Utama PT GNI Wisma Bharuna menyatakan perusahaan berkomitmen mendukung hilirisasi industri nikel guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

PT GNI dibangun di kawasan industri terpadu seluas 1.907 hektare yang dilengkapi fasilitas pelabuhan dan memiliki total investasi sekitar Rp42,9 triliun.

Perusahaan dirancang mengoperasikan 24 lini smelter dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) untuk mengolah bijih nikel menjadi feronikel berkadar 10–12 persen.

Smelter tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 1,8 juta ton feronikel per tahun dan membutuhkan pasokan bijih nikel sekitar 21,6 juta wet metric ton (WMT) setiap tahun.

Sejak tahap pembangunan hingga beroperasi, PT GNI disebut telah menyerap sekitar 5.200 tenaga kerja lokal di Morowali Utara.