Media Internasional Soroti Kabar Mal-Mal Dipasang Pagar Tinggi, Sebut 'Indonesia Punya Sejarah Panjang Unjuk Rasa'

Media internasional South China Morning Post (SCMP) memberitakan pemerintah Indonesia memperingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan berita bohong terkait potensi kekacauan di ibu kota menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-81.

Ini lantaran dari isu beberapa pusat perbelanjaan dan kompleks perkantoran di Jakarta memasang pagar tinggi keamanan tambahan pada pekan lalu.

Langkah itu memicu spekulasi liar di media sosial tentang kemungkinan kerusuhan terkait perayaan 17 Agustus. Foto-foto barikade tersebut viral dan membuat sejumlah pejabat bereaksi.

"Yang kita lakukan adalah membuat Jakarta aman dan nyaman. Kalau kita merasa aman dan nyaman, suasana juga akan aman dan nyaman,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pada Selasa.

Sehari kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, didampingi Kepala Staf TNI dan Kapolri, menegaskan tidak ada kompromi soal keselamatan publik.

"Situasi dalam negeri tetap aman dan sepenuhnya terkendali. Kita tidak lengah. Kita terus memantau semua perkembangan untuk memastikan keamanan,” kata Djamari.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia menjelaskan barikade itu dipasang semata-mata untuk keamanan, bukan karena adanya ancaman yang akan datang.

Djamari menambahkan, meskipun perkembangan geopolitik global menimbulkan ketidaknyamanan di berbagai negara termasuk Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah untuk meredakan tekanan tersebut.

Belakangan ini beredar video-video di media sosial yang seolah-olah menampilkan unjuk rasa ricuh di Jakarta. Djamari menegaskan video-video itu tidak akurat dan tidak mencerminkan situasi saat ini.

“Video itu mungkin menunjukkan kejadian masa lalu, tetapi tidak menggambarkan kondisi sekarang. Kami akan mengidentifikasi akun-akun yang terlibat. Jika ada indikasi tindak pidana, kami akan mengambil tindakan hukum tegas,” ujarnya.

Dalam pemberitaan, SCMP menjelaskan bahwa; "Indonesia memiliki sejarah panjang unjuk rasa menuntut akuntabilitas, hak pekerja, dan reformasi demokrasi yang kadang berujung kekerasan," kata laporan itu.

"Tahun lalu, serangkaian demonstrasi dipicu kemarahan publik atas fasilitas anggota legislatif, kesulitan ekonomi, dan kematian seorang pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan lapis baja polisi di Jakarta. Pada Juni lalu, warga di sejumlah kota juga turun ke jalan menolak kenaikan harga bahan bakar dan program makan bergizi gratis yang menjadi unggulan pemerintah. Program bernilai miliaran dolar itu sempat dikritik karena dinilai boros dan terkait kasus keracunan massal, lalu sebagian ditangguhkan," tambahnya.