Ahmad Khozinudin Sindir PKS: 'Larut dan Sibuk Menikmati Legitnya Kue Kekuasaan?'

Mantan pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, mempertanyakan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dinilainya semakin jarang mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Ahmad, kritik terhadap PKS merupakan hal yang wajar mengingat partai tersebut mendeklarasikan diri sebagai partai dakwah. Ia menilai semangat dakwah seharusnya tercermin dalam aktivitas politik, termasuk dalam mengoreksi kebijakan penguasa.

"Sebenarnya biasa dan wajar saja ketika kita mengajukan kritik kepada siapapun. Termasuk pada PKS," kata Ahmad dalam tulisannya.

Ia menjelaskan, kritik terhadap PKS muncul bukan karena kebencian, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan upaya mengingatkan pengurus partai tersebut.

Menurut Ahmad, PKS berbeda dengan partai politik lain seperti Golkar, Gerindra, PDIP, maupun NasDem karena PKS membawa identitas sebagai partai dakwah.

"Karena PKS mendeklarasikan diri sebagai partai dakwah. Sehingga, ruh dakwah itu harus wujud dalam aktivitasnya," ujarnya.

Ahmad juga menyoroti aktivitas PKS dan elemen 212 yang menurutnya belakangan jarang terlihat mengonsolidasikan masyarakat dalam aksi demonstrasi.

Ia menyebut aksi demonstrasi sebagai salah satu ciri yang selama ini melekat pada gerakan politik PKS dan elemen 212.

"Belakangan, elemen PKS maupun 212 jarang terlihat mengkonsolidasi umat dalam kegiatan masyiroh (demo). Padahal, ciri khas PKS adalah demo," kata Ahmad.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sikap PKS setelah mendapatkan posisi dalam pemerintahan.

Ahmad mempertanyakan apakah sikap kritis PKS mereda karena partai tersebut kini menikmati fasilitas kekuasaan atau karena orientasi politiknya telah bergeser.

"Apakah sikap kritis dan fungsi dakwah PKS mereda karena ada fasilitas kekuasaan yang dinikmati PKS? Atau PKS telah menjadi seperti partai politik lainnya, yang orientasinya hanya kekuasaan?" ujarnya.

Ahmad juga mengangkat polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program utama pemerintahan Prabowo.

Ia menyebut pernah mendapat pertanyaan dari seorang pendukung Prabowo dalam sebuah grup WhatsApp mengenai sikap PKS terhadap kritik terhadap program MBG.

Menurut Ahmad, pertanyaan tersebut berkaitan dengan banyaknya kader PKS yang disebut terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Sebenarnya, partai lainnya pun ikut diam. Mereka hanya fokus menikmati kue kekuasaan termasuk fasilitas bisnis SPPG. Hanya Gerindra dan sejumlah buzzer Prabowo yang membela," katanya.

Ahmad juga menyoroti sikap Golkar dan Demokrat yang menurutnya tidak banyak terlihat membela program MBG. Ia menilai partai-partai tersebut lebih memilih menjaga kepentingan politik masing-masing.

Ia berpendapat anggaran yang berasal dari pajak masyarakat kemudian digunakan dalam program yang menurutnya memberikan keuntungan kepada pihak tertentu yang terlibat dalam bisnis SPPG.

Ahmad juga mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG. Menurut dia, persoalan tersebut menjadi alasan untuk mempertanyakan tujuan dan tata kelola program.

Ahmad menilai partai politik memiliki fungsi sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Menurut dia, fungsi tersebut semakin penting bagi PKS karena partai itu juga membawa identitas sebagai entitas dakwah.

"Fungsi partai salah satunya adalah penyeimbang kekuasaan, mengoreksi eksekutif. Fungsi dakwah adalah mengoreksi penguasa dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar," katanya.

Ia menilai PKS memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, termasuk masyarakat yang menurutnya tengah menghadapi kesulitan hidup di era pemerintahan Prabowo.

Ahmad pun mempertanyakan alasan PKS memilih sikap yang menurutnya lebih diam dibandingkan periode sebelumnya.

"Ketika PKS mengambil mode diam, bukankah wajar publik khususnya umat Islam bertanya, kenapa PKS? Apakah sudah larut dalam kekuasaan dan sibuk menikmati legitnya kue kekuasaan?" ujar Ahmad.