Prabowo Klaim Selamatkan Rp50 Triliun yang Dulu Habis untuk Gaji Direksi dan Komisaris BUMN

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah berhasil menghemat sekitar Rp50 triliun yang sebelumnya terserap untuk biaya overhead, termasuk gaji direksi, komisaris, dan pengeluaran lain yang dinilai tidak produktif di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN). 

"Ini artinya setiap tahun Rp50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat," katanya, saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Penghematan tersebut, lanjut Prabowo, merupakan hasil restrukturisasi besar-besaran BUMN yang dilakukan pemerintah melalui Danantara. Menurutnya, evaluasi terhadap perusahaan pelat merah menemukan struktur korporasi yang terlalu gemuk dan banyak entitas yang tidak lagi produktif.

"Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris," ujarnya.

Karena itu, pemerintah mulai melakukan konsolidasi BUMN. Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup, sementara jumlah perusahaan pelat merah ditargetkan menyusut menjadi maksimal 300 BUMN pada akhir 2026. Artinya, lebih dari 750 BUMN akan ditutup dan hanya perusahaan yang dinilai produktif serta mampu menciptakan nilai tambah yang akan dipertahankan.

"Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan," katanya.

Prabowo menyebut langkah tersebut sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar yang pernah dilakukan pemerintah.

"Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini kita telah hemat overhead sekitar Rp50 triliun," ujarnya.

Baca Juga: 30 Tahun Pengelolaan BUMN Mau Dibongkar, Prabowo Buka Opsi Pengadilan Ad Hoc

Baca Juga: Prabowo Ungkap Ada 1.074 BUMN, Target Dipangkas Jadi 300 Perusahaan di Akhir 2026

Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan BUMN Bukan Milik Direksi atau Komisaris, Tapi Milik Rakyat

Ia juga menegaskan bahwa BUMN harus dikelola sebagai aset negara yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan menjadi sumber pembiayaan bagi kelompok tertentu.

"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa," tegas Prabowo.