Prabowo Minta Purbaya Usut Bea Cukai, TNI-Polri Diminta Bongkar Tambang Ilegal

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusut peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dugaan penyelundupan komoditas timah. Permintaan tersebut disampaikan setelah pemerintah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.

Prabowo menilai penindakan terhadap tambang ilegal tidak cukup hanya dengan menutup lokasi pertambangan. Pemerintah juga perlu mengawasi jalur distribusi dan pergerakan komoditas hasil tambang untuk mencegah praktik ilegal, termasuk penyelundupan.

“Tapi Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga. Iya kan?” kata Prabowo, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Menurut dia, keberadaan tambang ilegal dalam jumlah besar perlu menjadi perhatian aparat dan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan.

Karena itu, Prabowo meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan lembaga terkait. Selain Bea Cukai, dia menyinggung Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang memiliki tugas menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia.

“Bakamla! Tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?” ujar Prabowo.

Prabowo sebelumnya juga meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut keberadaan sekitar 1.000 tambang timah ilegal tersebut. Dia mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal dalam skala besar dapat berlangsung tanpa diketahui pejabat maupun aparat yang bertugas melakukan pengawasan.

Menurut Prabowo, pemberantasan aktivitas ilegal di sektor timah perlu mencakup seluruh rantai kegiatan, mulai dari lokasi pertambangan hingga jalur distribusi komoditas. Pengawasan tersebut melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan atas perdagangan dan keamanan wilayah perairan.

Baca Juga: Guyon Prabowo ke Purbaya: 'Kalau Saya Minta Tambah Subsidi, Mengkerut Beliau'

Baca Juga: Prabowo Ungkap Laba BUMN Kini Dipakai Genjot Hilirisasi

Prabowo juga menegaskan pejabat dan aparat harus berani menertibkan pelanggaran, termasuk apabila terdapat anak buah atau pihak di dalam institusinya yang terlibat. Dia meminta kepentingan rakyat dan negara menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

Prabowo menekankan seluruh lembaga terkait harus menjalankan fungsi pengawasan untuk mencegah sumber daya alam Indonesia terus bocor melalui aktivitas ilegal.