Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Prabowo Buka Opsi Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang, Ada Apa?

Prabowo Buka Opsi Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang, Ada Apa? Kredit Foto: YouTube Sekretariat Presiden
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto membuka opsi untuk mengusut pengurus dan direksi badan usaha milik negara (BUMN) selama 30 tahun ke belakang. Langkah tersebut dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya membenahi tata kelola perusahaan negara.

Menurut Prabowo, pengusutan diperlukan menyusul temuan mengenai tata kelola sejumlah BUMN yang dinilai bermasalah. Ia menyoroti adanya perusahaan negara yang dinilai bekerja tanpa memperhatikan kepentingan pemerintah dan negara.

"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri agar pemerintah dapat mengetahui akar masalah dalam pengelolaan BUMN selama beberapa dekade terakhir.

Di sisi lain, Prabowo tidak menutup kemungkinan memberikan amnesti khusus kepada pihak yang bersedia mengakui kesalahan dan bertobat.

Menurutnya, opsi tersebut dapat menjadi bagian dari penyelesaian persoalan BUMN dan akan diserahkan kepada DPR sebagai wakil rakyat untuk diputuskan.

Baca Juga: Prabowo: BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp112 Triliun Sepanjang 2025

Baca Juga: Prabowo Sebut RI Bakal Beli Perusahaan Terbaik Dunia

Baca Juga: Prabowo Bicara Lanjutkan Warisan SBY-Jokowi, Surya Paloh Beri Catatan

"Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang, semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui," katanya.

"Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," lanjut Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo juga mengkritik sejumlah BUMN yang dinilainya bekerja tanpa tanggung jawab kepada negara. Ia menyebut pemerintah bahkan tidak dianggap dalam sejumlah pengambilan keputusan di perusahaan negara.

"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab ke bangsa dan negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham kenapa, bagaimana bisa terjadi seperti ini," tegas Prabowo.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Dian Ihsan
Editor: Dian Ihsan