PDIP Setuju Pidato Prabowo soal Koruptor di MBG Biadab, 'Itu Juga Terjadi di SPPG'

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah melakukan redesign total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menutup celah terjadinya korupsi.

Ia menilai desain program yang melibatkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak ketiga masih membuka ruang penyalahgunaan.

Kader PDI Perjuangan itu pun menyambut baik sikap Presiden Prabowo Subianto yang mengecam praktik korupsi dalam program MBG.

Namun, menurutnya, komitmen tersebut harus diikuti pembenahan sistem agar anggaran program sosial tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak.

"Saya sepakat dengan yang disampaikan Bapak Presiden, yang masih mau korupsi di program ini itu biadab, karena ini program sosial. Makanya program ini desainnya harus diubah, jangan seperti sekarang,” ujar Charles.

Menurut Charles, potensi korupsi MBG tidak hanya berada pada pengadaan yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi juga dapat terjadi di tingkat dapur SPPG.

Salah satu celah yang disorot adalah praktik markup atau pengurangan porsi dan nilai makanan yang seharusnya diterima anak.

"Korupsi bisa terjadi di dapur, dengan memotong hak yang seharusnya diberikan kepada anak-anak, yang mestinya porsinya Rp10.000, dipotong, diberikan hanya Rp8.000 atau Rp7.000,” tegasnya.

Untuk mempersempit celah penyalahgunaan, Charles mengusulkan konsep dapur SPPG yang saat ini terpusat diubah menjadi dapur berbasis sekolah.

Menurut dia, pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat dapat meningkatkan pengawasan sekaligus mengurangi ruang terjadinya penyimpangan.

“Redesign total dari program ini, kembalikan ke dapur sekolah, jangan dibuat sentralistis, izinkan orang tua murid untuk bisa lebih terlibat dalam memberikan makan untuk anak-anaknya,” katanya.

Charles menilai keterlibatan orang tua melalui komite sekolah dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG.

Orang tua memiliki kepentingan langsung untuk memastikan makanan yang diterima anak sesuai dengan standar yang ditetapkan.