Iran Balik Ancam AS: Perang Ekonomi Tak Akan Bikin Teheran Menyerah

Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Reza Aref menilai Amerika Serikat (AS) kini mengandalkan tekanan ekonomi untuk menutupi kegagalan militernya. Teheran menegaskan akan menghadapi tekanan tersebut dengan strategi ekonomi dan persatuan nasional.

Aref menyampaikan pernyataan itu dalam pertemuan Markas Besar Regulasi Pasar. Dia menilai perang ekonomi menjadi tantangan baru yang harus dihadapi pemerintah Iran.

“Musuh sekarang ingin mengimbangi kekalahannya di bidang militer melalui perang ekonomi dan pemerintah harus bersikap tegas terhadap pendekatan ini dengan perencanaan yang tepat,” katanya, dikutip dari Al Jazeera, Senin (17/8/2026).

Menurut Aref, AS mungkin memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan Iran. Namun, pengalaman perang terbaru dinilai menunjukkan bahwa persatuan dan kohesi nasional dapat menjadi faktor penting untuk menghadapi tekanan.

Aref juga meminta para pejabat Iran mengesampingkan kepentingan faksional dan politik. Dia menekankan kepentingan nasional harus menjadi prioritas dalam menghadapi tekanan dari Washington.

Di sektor ekonomi, Aref menyerukan pengawasan pasar yang lebih ketat. Regulator juga diminta menindak praktik penentuan harga yang tidak wajar, pengurangan timbangan, hingga penimbunan barang.

Tekanan ekonomi terhadap Iran sebelumnya memang semakin kuat setelah Presiden AS Donald Trump menerapkan sanksi berat dan blokade angkatan laut. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menekan Teheran agar mengubah sikapnya.

The Wall Street Journal melaporkan, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengklaim kebijakan blokade telah membuat mata uang Iran semakin tertekan. Inflasi Iran bahkan disebut telah menembus angka tiga digit.

Blokade laut AS juga berdampak terhadap ekspor minyak Iran. Pengiriman minyak dari Pulau Kharg dilaporkan turun mendekati nol pada Juli lalu.

Cadangan minyak terapung Iran juga disebut menyusut drastis. Jumlahnya turun dari sekitar 180 juta barel menjadi hanya sekitar 60 juta barel.

Tekanan tersebut turut tercermin dari kondisi inflasi Iran. Inflasi tahunan dilaporkan berada di atas 80 persen.

Dana Moneter Internasional (IMF) juga memproyeksikan perekonomian Iran menyusut hingga 5,4 persen pada tahun ini. Kondisi tersebut menambah tekanan terhadap pemerintahan Teheran.

Namun, tekanan ekonomi belum tentu membuat para pemimpin Iran mengubah kebijakan. Tantangan bagi pemerintahan Trump justru terletak pada kemampuan mengubah tekanan ekonomi menjadi perubahan keputusan politik di Teheran.

Perombakan struktur kepemimpinan Iran dalam beberapa waktu terakhir bahkan menunjukkan semakin kuatnya kelompok garis keras. Faksi veteran konservatif disebut semakin menggeser pengaruh kelompok teknokrat dan pragmatis.

Kepala Ekonom Pasar Negara Berkembang di Capital Economics William Jackson menilai respons Iran terhadap tekanan ekonomi sangat bergantung pada kondisi politik internal. Saat ini, politik Iran disebut semakin dikendalikan kelompok konservatif.

Pemerintah Iran juga menerapkan sejumlah kebijakan darurat untuk menjaga perekonomian domestik. Langkah tersebut antara lain pemadaman listrik bergilir untuk industri, pencetakan uang untuk membayar gaji pegawai negeri, hingga perubahan jadwal kerja pabrik.

Teheran juga mengalokasikan subsidi valuta asing hingga 3,5 miliar dollar AS. Dana tersebut digunakan untuk menjaga impor sejumlah kebutuhan penting seperti gandum, obat-obatan, dan susu formula bayi.

Masyarakat berpenghasilan rendah juga mendapat skema pembelian bahan pokok berbasis kredit. Program tersebut terintegrasi dengan bantuan sosial tunai yang disediakan pemerintah.

Baca Juga: Iran Tak Percaya AS, Rudal-Drone Digenjot untuk Hadapi Perang Lebih Besar

Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat Iran mulai mengubah pola konsumsi. Warga dilaporkan membatasi pengeluaran untuk kebutuhan pokok, mengurangi konsumsi daging, dan menunda kegiatan rekreasi.

Kondisi tersebut menunjukkan tekanan ekonomi AS telah memberikan dampak besar terhadap Iran. Namun, Teheran sejauh ini tetap menunjukkan sikap bertahan dan menegaskan bahwa tekanan ekonomi tidak akan secara otomatis membuat pemerintahnya menyerah.