Amran Bicara Reshuffle hingga Akhirat, Ingatkan Pejabat Jabatan Bukan Kekuasaan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengingatkan para pejabat negara agar tidak memandang jabatan sebagai kekuasaan yang melekat secara permanen. Menurutnya, setiap posisi memiliki batas waktu dan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Pesan tersebut disampaikan Amran saat menghadiri Dies Natalis Ke-45 dan Wisuda Universitas Tadulako (Untad) periode ke-138 di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (20/8/2026). Di hadapan 1.018 wisudawan, Amran menekankan bahwa pejabat pada dasarnya merupakan pelayan masyarakat.

Amran memberikan contoh posisi menteri yang masa jabatannya tidak bersifat permanen. Menurutnya, seorang menteri bisa saja menjalankan tugas selama lima tahun, tetapi dapat diganti lebih cepat apabila terjadi perombakan atau reshuffle kabinet.

"Menteri itu pegawai kontrak, cuma lima tahun, itu pun kalau tidak di-'reshuffle'," kata Amran.

Menurut Amran, prinsip yang sama berlaku bagi kepala daerah maupun pejabat lainnya. Setelah memperoleh jabatan, seseorang tidak seharusnya bersikap seolah-olah memiliki kekuasaan mutlak atas berbagai urusan pemerintahan.

"Siapa kamu? Hamba Allah, pelayan rakyat. Kita ini pelayan rakyat," tegasnya.

Amran menilai status sebagai pejabat justru membawa tanggung jawab yang lebih besar. Setiap kewenangan yang diberikan negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan bukan dimanfaatkan demi kepentingan pribadi.

Ia juga mengingatkan bahwa pertanggungjawaban seorang pejabat tidak hanya berlangsung dalam konteks pemerintahan dan hukum. Menurut Amran, amanah jabatan juga memiliki konsekuensi moral yang harus dipertanggungjawabkan setelah seseorang tidak lagi memegang kekuasaan.

"Ini ditanya di akhirat nanti. Kamu apakan itu jabatan itu?" ujar Amran.

Baca Juga: Amran Copot 14 Pejabat Kementan, Diduga Terseret Kasus Uang Miliaran

Karena itu, Amran meminta para pejabat tidak terlena dengan posisi yang sedang dimiliki. Jabatan dapat berakhir karena pergantian pemerintahan, reshuffle, maupun berakhirnya masa kepemimpinan sehingga yang terpenting adalah bagaimana kewenangan tersebut digunakan selama masih dipercayakan.

Pesan mengenai keterbatasan jabatan tersebut juga disampaikan Amran kepada para lulusan Untad yang baru menyelesaikan pendidikan. Ia mendorong mereka tidak hanya mengejar posisi sebagai pekerja, tetapi mampu menggunakan ilmu yang diperoleh untuk menciptakan kegiatan produktif.

Amran mengajak para lulusan melihat potensi ekonomi di lingkungan masing-masing dan berani mengembangkan pengetahuan yang dimiliki menjadi usaha. Menurutnya, perguruan tinggi seharusnya tidak hanya menghasilkan pencari kerja, tetapi juga generasi yang mampu membuka lapangan pekerjaan.

Dengan pesan tersebut, Amran menekankan bahwa baik pejabat maupun lulusan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagi pejabat, amanah itu diwujudkan melalui pelayanan publik, sedangkan bagi generasi muda dapat dilakukan dengan menciptakan kegiatan ekonomi yang berdampak bagi lingkungan sekitar.