Video Mahasiswa 'Prabowo Bedebah' Dibalas Setkab ke Narasi 500 Ribu Warga Tuai Sorotan

Unggahan Sekretariat Kabinet (Setkab) yang menampilkan video 500 ribu warga dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 RI menuai perdebatan setelah muncul video mahasiswa yang meneriakkan "Prabowo bedebah" di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Video aksi mahasiswa tersebut merupakan bagian dari aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan. Dalam aksi itu, salah satu orator menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden yang gagal dan menyampaikan sejumlah kritik terhadap pemerintah.

Tak lama setelah video aksi tersebut beredar, Setkab mengunggah video dengan thumbnail bertuliskan, "IRONI DEMO 'PRABOWO BEDEBAH' — 500 RIBU WARGA MENYAPA PAK PRESIDEN."

Unggahan tersebut kemudian menjadi sorotan karena dinilai menempatkan kritik mahasiswa berhadapan dengan jumlah masyarakat yang menghadiri rangkaian acara perayaan kemerdekaan.

Sejumlah warganet mempertanyakan penggunaan narasi tersebut karena kehadiran masyarakat dalam acara perayaan HUT RI tidak otomatis dapat dimaknai sebagai dukungan politik kepada Presiden Prabowo.

Perdebatan pun berkembang dari sekadar aksi demonstrasi menjadi persoalan mengenai cara akun resmi pemerintah merespons kritik yang disampaikan masyarakat.

Kehadiran di Acara HUT RI Tak Otomatis Dukungan Politik

Rangkaian perayaan HUT ke-81 RI memang melibatkan kegiatan yang dihadiri masyarakat dalam jumlah besar. Namun, kehadiran warga dalam acara hiburan atau perayaan kemerdekaan tidak serta-merta menunjukkan tingkat kepuasan atau dukungan politik terhadap pemerintah.

Karena itu, penggunaan jumlah peserta acara sebagai pembanding terhadap aksi mahasiswa memunculkan pertanyaan mengenai konteks yang ingin dibangun melalui unggahan tersebut.

Kritik juga diarahkan pada penggunaan akun resmi pemerintah untuk merespons aksi yang bernuansa politik. Akun pemerintah pada prinsipnya merupakan kanal komunikasi publik sehingga setiap unggahan berpotensi dibaca sebagai representasi sikap institusi.

Perdebatan mengenai unggahan Setkab tersebut juga muncul ketika sejumlah persoalan bencana masih menjadi perhatian publik, termasuk gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) di Kalimantan.

Presiden Prabowo hingga kini disebut belum meninjau langsung lokasi gempa di NTT. Istana menyatakan rencana kunjungan Presiden masih dipertimbangkan, sementara penanganan dampak bencana tetap dilakukan pemerintah bersama aparat dan pihak terkait di lapangan.

Situasi tersebut membuat perhatian publik tidak hanya tertuju pada respons pemerintah terhadap kritik politik, tetapi juga pada prioritas komunikasi pemerintah ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan kebencanaan.

Perdebatan mengenai video mahasiswa dan unggahan Setkab pada akhirnya memperlihatkan dua narasi yang berhadapan: kritik terhadap pemerintah yang disampaikan melalui demonstrasi dan gambaran antusiasme masyarakat dalam perayaan kemerdekaan.

Sementara itu, netizen Eka Wicaksana Putra menyoroti video Setkablkan video perayaan HUT ke-81 RI untuk merespons aksi mahasiswa di Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuai sorotan dari warganet. Salah satunya, Eka Wicaksana Putra, mempertanyakan cara Setkab menyajikan konteks aksi tersebut.

Eka menyoroti perbedaan waktu antara aksi mahasiswa dan video yang diunggah Setkab. Menurut dia, aksi mahasiswa berlangsung pada 18 Agustus 2026, sedangkan video yang digunakan Setkab untuk merespons aksi tersebut merupakan rekaman kegiatan pada 17 Agustus 2026.

"Catatan Seskab ini adalah unjuk rasa di tanggal 18 Agustus 2026. Untuk merespons unjuk rasa, dipakailah video tanggal 17 Agustus 2026," tulis Eka.

Eka juga menyoroti potongan video aksi mahasiswa yang digunakan dalam unggahan tersebut. Menurut dia, video aksi hanya menampilkan bagian ketika peserta meneriakkan "Prabowo bedebah", sementara delapan tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi tidak ditampilkan.

"Yang lucunya, video 18 Agustus dipotong dan diambil hanya bagian 'Prabowo Bedebah'. Sedangkan 8 tuntutan yang jadi esensi dari unjuk rasa 'tidak dianggap'," ujarnya.

Menurut Eka, pemilihan potongan tersebut membuat perhatian publik berpotensi bergeser dari substansi tuntutan mahasiswa ke ekspresi yang muncul dalam aksi.

Ia kemudian mempertanyakan alasan Setkab membuat konten yang membandingkan aksi mahasiswa dengan kehadiran masyarakat dalam rangkaian perayaan HUT RI.

"Artinya apa? Dampak unjuk rasa di Bundaran HI, sangat sekali besar hingga Seskab harus buat video gini untuk 'menyapu' usaha adik-adik mahasiswa kemarin," tulis Eka.

Unggahan tersebut menambah perdebatan mengenai cara pemerintah merespons kritik melalui kanal komunikasi resmi. Sebelumnya, Setkab mengunggah video dengan thumbnail bertuliskan "IRONI DEMO 'PRABOWO BEDEBAH' — 500 RIBU WARGA MENYAPA PAK PRESIDEN."

Narasi tersebut dinilai sejumlah warganet terkesan mempertentangkan aksi mahasiswa dengan besarnya jumlah masyarakat yang menghadiri rangkaian perayaan HUT RI.

Perdebatan pun tidak hanya berkaitan dengan aksi mahasiswa, tetapi juga menyangkut cara akun resmi pemerintah menyajikan informasi dan konteks sebuah demonstrasi kepada publik.