KPK Dinilai Sedang Menghitung Kekuataan Prabowo dan Jokowi dalam Menangani Kasus Suap yang Seret Raja Juli

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlahan mulai membuka tabir keterlibatan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam kasus dugaan suap izin lahan Kuantan Singingi (Kuansing).

Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai itu sebagai strategi testing the waters (menguji situasi) guna mengukur perlawanan politik sekaligus menggalang dukungan publik.

Fakta paling mengejutkan yang diungkap KPK adalah temuan selisih uang suap. Dari total dana 46.500 Dolar AS yang dikumpulkan dari 914 anggota Koperasi Unit Desa (KUD), sebanyak 14.000 Dolar Singapura di antaranya diserahkan untuk Menhut.

Namun, uang yang dikembalikan oleh pihak Raja Juli hanya berjumlah 12.000 Dolar Singapura, sehingga menyisakan tanda tanya terkait ke mana hilangnya selisih 2.000 Dolar Singapura tersebut.

Selain urusan dana, KPK juga mematahkan narasi pertemuan sepihak. KPK mengungkap bahwa Raja Juli dan Bupati Kuansing (nonaktif) Suhardiman Amby ternyata telah bertemu sebanyak tiga kali, yakni pada rentang April, Mei, dan Juni.

Sebelumnya, Raja Juli berdalih bahwa Suhardiman diam-diam meninggalkan amplop di ruangannya, yang kemudian ia perintahkan ajudannya untuk dikembalikan pada 12 Juni melalui titipan ke Kapolres Kuansing.

Raja Juli baru melaporkan pengembalian uang tersebut ke KPK pada 3 Juli. Namun, laporan tersebut ditolak mentah-mentah oleh KPK karena menyalahi prosedur batas waktu 30 hari pelaporan gratifikasi, dan kasus tersebut sudah masuk ke ranah pidana.

Hersubeno menganalisis, langkah KPK mencicil informasi ini menunjukkan kehati-hatian lembaga antirasuah itu dalam menavigasi dua kekuatan politik besar.

"KPK sedang menavigasi di antara dua kekuatan besar karena bagaimana pun KPK harus membaca sikap politik Presiden Prabowo yang sejak dilantik menekankan komitmennya memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Tapi tentu saja, karena ini menteri dari PSI dan orang dekat Jokowi, Prabowo harus menjaga stabilitas koalisi pemerintahan agar tetap solid. Jika tiba-tiba ditangkap KPK, tentu bisa mengguncang stabilitas koalisi, terutama hubungan Jokowi dan Prabowo Subianto.," katanya.

Selain itu, KPK diyakini tengah menyusun "benteng hukum anti-peluru" guna menghadapi kemungkinan gugatan praperadilan.

Melihat deretan bukti material yang sudah dikunci oleh penyidik, Hersubeno memprediksi kasus ini sangat berpeluang tidak akan berhenti pada korporasi atau pejabat daerah, melainkan akan bermuara pada penetapan tersangka di level kementerian.