Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Viral Wagub Kalimantan Barat Ngamuk dan Ancam Jadi 'Papua dan Aceh': Kita Mati di Lumbung Padi

Viral Wagub Kalimantan Barat Ngamuk dan Ancam Jadi 'Papua dan Aceh': Kita Mati di Lumbung Padi Kredit Foto: Ist
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan terhadap pemerintah pusat viral di media sosial. Dalam video yang beredar di X, ia memperingatkan bahwa ketidakadilan sosial yang terus dibiarkan dapat memicu persoalan serius di Kalimantan Barat.

Salah satu pengguna X, akun @Murtadha One, menyoroti video tersebut. Krisantus dalam video itu menyebut kemungkinan wilayahnya memicu aksi kerusuhan situasi seperti Papua dan Aceh. Hal itu bisa terjadi jika pemerintah tidak mampu mewujudkan keadilan sosial.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Soal Ikut Rencana Kudeta Prabowo di Oktober: Semua Masalah Selesai Ketika Saya Datang

"Membuat satu ancaman, jangan dipikir oleh pemerintah pusat, Kalimantan Barat ini tidak bisa menjadi Papua-Papua dan Aceh berikutnya apabila keadilan sosial tidak terwujud di Republik ini," ujar Krisantus, dikutip Sabtu (22/8/2026).

Krisantus mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki kekayaan sumber daya dan aktivitas investasi yang besar, tetapi manfaat ekonominya belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Ia menggambarkan situasi tersebut dengan ungkapan yang cukup tajam.

"Nah ini Bapak Ibu kekesalan hati saya, kita mati di lumbung padi," ungkapnya.

Kalimantan Barat dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi kekayaan tersebut belum otomatis berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Krisantus kemudian menyinggung banyaknya investor yang telah masuk ke wilayah Kalimantan Barat.

"Ada seribu lebih investor yang masuk di Kalimantan Barat, tetapi saya belum melihat dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat," tegas Krisantus.

Bagi Krisantus, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut jumlah investasi yang masuk. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar aktivitas investasi tersebut memberikan dampak langsung kepada masyarakat lokal.

Bagian paling kontroversial dari pernyataan Krisantus adalah ketika ia menghubungkan ketidakadilan sosial dengan potensi munculnya konflik seperti yang pernah terjadi di Papua dan Aceh.

Krisantus tidak menjelaskan secara rinci bentuk persoalan yang ia maksud. Namun, pernyataannya menunjukkan kekhawatiran bahwa ketimpangan yang terus berlangsung dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan politik yang lebih serius.

Peringatan tersebut sekaligus menjadi tuntutan agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kondisi daerah, khususnya wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam tetapi masyarakatnya belum merasakan dampak kesejahteraan secara optimal.

Adapun @Murtadha One, menilai persoalan ketidakadilan dapat menjadi ancaman bagi persatuan apabila tidak segera ditangani.

Baca Juga: Terungkap Cara Rektor Unsoed 'Cuci' Uang Rp680 Juta Hasil Jualan Kursi Maba, Hampir Tak Ketahuan

"Ketidakadilan adalah bom waktu perpecahan Indonesia jika dibiarkan," tulis akun tersebut.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar