Insentif EV Berbasis Nikel Dikaji, Pengamat Soroti Harga dan Keamanan Baterai

Rencana pemerintah membedakan insentif kendaraan listrik berdasarkan jenis baterai mendapat sorotan dari pengamat otomotif Bebin Djuana. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan harga, kapasitas, bobot, dan keamanan baterai sebelum memberi keberpihakan lebih besar kepada kendaraan listrik berbasis nikel atau nickel-manganese-cobalt (NMC).

“Kenapa harus dipaksakan pakai baterai nikel? Seharusnya pilih LFP, semua sekarang memilih batere itu karena kapasitas listrik lebih besar, harga lebih murah, lebih ringan & tidak mudah panas,” kata Bebin kepada Warta Ekonomi, Senin (24/8/2026).

Bebin menilai pilihan teknologi baterai seharusnya berangkat dari kepentingan pengguna kendaraan listrik, bukan semata-mata dari pertimbangan komoditas atau industri.

“Pilih yang terbaik buat rakyat, bukan karena alasan lain yang dipaksakan!” tegasnya.

Pemerintah memang masih mematangkan skema insentif kendaraan listrik, termasuk perlakuan berbeda untuk kendaraan berbaterai nikel dan non-nikel.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut keputusan terkait skema tersebut masih dalam proses pengolahan.

“Ini keputusannya sedang diolah, kita tunggu nanti hasilnya seperti apa,” kata Purbaya usai konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Dalam penjelasan berikutnya, Purbaya menyebut pemerintah mempertimbangkan insentif dengan besaran berbeda antara kendaraan listrik berbaterai nikel dan nonnikel. Perhitungan skemanya, kata dia, akan melibatkan Kementerian Perindustrian.

“Mobil yang baterainya berbasis nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya. Perhitungannya nanti dilakukan oleh Menteri Perindustrian. Kenapa yang nikel lebih besar subsidinya? Karena supaya nikel kita terpakai,” ujar Purbaya.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp3 triliun untuk insentif pembelian motor listrik, dengan nilai insentif Rp3 juta per unit. Skema tersebut ditargetkan berjalan pada September 2026 setelah aturan teknis diterbitkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan strategi agar kendaraan listrik berbaterai nikel dapat lebih kompetitif di pasar Indonesia. Langkah tersebut didorong oleh keinginan memperkuat hilirisasi nikel serta mengurangi ketergantungan pada baterai lithium iron phosphate (LFP) yang bahan bakunya tidak banyak tersedia di dalam negeri.

“Kalau LFP, kita tidak punya bahannya. Nikel kita punya. Maka itu kita mendorong bagaimana baterai nikel ini bisa menjadi salah satu bagian daripada kendaraan listrik di Indonesia,” kata Bahlil, Senin (3/8/2026).

Baca Juga: Insentif Motor Listrik Turun Jadi Rp3 Juta, Kemenperin Tunggu Kepastian Kuota

Baca Juga: Baru Berlaku September, Insentif Motor Listrik Rp3 Juta Dinilai Kurang Efektif

Bahlil menilai baterai NMC masih memiliki keunggulan untuk kendaraan yang membutuhkan jarak tempuh lebih jauh. Namun, perdebatan mengenai pilihan NMC atau LFP mengemuka karena kedua teknologi memiliki karakteristik yang berbeda dari sisi biaya, stabilitas termal, kepadatan energi, dan rantai pasok bahan baku.

Di tengah proses finalisasi insentif, Bebin mengingatkan kebijakan kendaraan listrik harus memastikan konsumen memperoleh teknologi baterai yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan mobilitas sehari-hari.