Dedi Mulyadi Klaim Rp6 Miliar Sudah Disalurkan, tapi 120 KK Korban Bencana Sukabumi Masih Butuh Rumah

Keluhan warga terdampak banjir dan longsor di Sukabumi, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan setelah video mereka mengaku masih terlantar hampir dua tahun viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pemerintah telah menyalurkan bantuan senilai Rp6,093 miliar, tetapi masih ada 120 kepala keluarga (KK) yang membutuhkan penanganan.

Dalam video yang beredar, warga Kampung Cikanti, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, meminta perhatian Dedi Mulyadi terkait kondisi tempat tinggal mereka. Mereka mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai bantuan biaya pengontrakan sebesar Rp10 juta maupun tempat tinggal yang dijanjikan setelah bencana pada Desember 2024.

"Teruntuk Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi Mulyadi, tolong perhatikan kami juga, Pak, di sini sebagai warga Kampung Cikanti, Cisarua dan yang lainnya Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Sukabumi. Kami di sini sudah hampir 2 tahun masih terlantar, belum mendapatkan kepastian mengenai uang pengontrakan Rp10 juta dan tempat tinggal," ujar seorang warga dalam video tersebut.

Dedi kemudian memberikan respons melalui akun Instagram pribadinya. Ia menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor tersebut terjadi pada Desember 2024, sebelum dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

"Terjadi bencananya bulan Desember tahun 2024, sebelum saya memimpin," kata Dedi Mulyadi.

Meski demikian, Dedi menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat Sukabumi yang terdampak bencana tersebut. Bantuan itu diberikan dalam beberapa bentuk, mulai dari uang untuk biaya hidup hingga pembangunan rumah.

Salah satu bantuan yang disebut Dedi telah disalurkan adalah uang biaya hidup sebesar Rp10 juta untuk 28 KK korban bencana di Kecamatan Simpenan. Total bantuan untuk kelompok tersebut mencapai Rp280 juta.

Selain itu, Pemprov Jabar juga membangun rumah berarsitektur Sunda di Kecamatan Palabuhanratu pada 2025. Sebanyak 20 unit rumah dibangun dengan nilai Rp120 juta per unit, termasuk tanah, pemasangan paving block dan kebutuhan lainnya, dengan total anggaran sekitar Rp2,4 miliar.

Program pembangunan rumah kemudian dilanjutkan pada 2026 melalui pembangunan rumah panggung di Kecamatan Palabuhanratu. Sebanyak 20 unit rumah dibangun dengan nilai Rp126 juta per unit atau total sekitar Rp2,5 miliar.

Dedi juga menyebut bantuan pembangunan rumah diberikan kepada warga di Kecamatan Nyalindung. Program tersebut memiliki total anggaran sekitar Rp800 juta.

Jika seluruh bantuan tersebut dihitung, Dedi menyebut nilai bantuan yang telah disalurkan untuk masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Sukabumi mencapai Rp6,093 miliar.

"Sehingga uang yang sudah disalurkan ke Kabupaten Sukabumi bagi mereka yang terdampak bencana itu sebesar Rp6.093.000.000," kata Dedi.

Namun, persoalan warga yang masih mengaku belum mendapatkan kepastian tempat tinggal belum sepenuhnya selesai. Dedi menyebut jumlah keluarga yang membutuhkan bantuan ternyata mencapai 120 KK, lebih banyak dari angka yang sebelumnya disebutkan.

Menurut Dedi, Pemprov Jabar akan menyiapkan bantuan baru untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jika setiap keluarga mendapatkan bantuan Rp40 juta, maka total anggaran yang harus disiapkan mencapai Rp4,8 miliar.

"Total kebutuhannya bukan 46, tetapi 120 kepala keluarga. 120 kepala keluarga kalau bantuannya Rp40.000.000 per KK, maka diperlukan dana yang harus disiapkan oleh Pemerintah Provinsi sebesar Rp4.800.000.000," ujarnya.

Dedi juga menjelaskan persoalan administrasi yang membuat bantuan belum terealisasi. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebelumnya mengajukan usulan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Tapi karena mungkin sampai hari ini belum ada realisasinya, maka akan segera kami tangani dengan catatan Pemerintah Kabupatennya menyiapkan tanah," kata Dedi.

Baca Juga: Lihat Dedi Mulyadi Gercep Turun Sampai ke NTT, Ada yang Berkomentar: Enggak Kapok-Kapoknya

Ia menegaskan Pemprov Jabar akan mengambil langkah untuk membantu warga terdampak dengan catatan pemerintah kabupaten menyediakan lahan yang dibutuhkan. Dengan demikian, persoalan tempat tinggal bagi 120 KK tersebut diharapkan dapat segera ditangani.

"Seluruh keterlambatan terjadi karena surat yang dikirim tidak ditujukan ke gubernur, melainkan ke BNPB, dan peristiwa tersebut terjadi sebelum saya memimpin menjadi gubernur," kata Dedi.

Dedi memastikan persoalan warga terdampak bencana di Sukabumi tetap menjadi perhatian Pemprov Jabar. Ia berharap penanganan dapat dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan seluruh pihak terkait agar masyarakat yang masih membutuhkan tempat tinggal segera memperoleh kepastian.