Kredit Foto: Pertamina
PT Pertamina (Persero) buka suara terkait rencana pemerintah yang berencana melarang kelompok masyarakat golongan mampu (desil 9-10) untuk membeli BBM jenis Pertalite (RON 90).
VP Corcom Pertamina Muhammad Baron mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah terkait penerapan kebijakan tersebut.
"Kami masih menunggu arahan dari pemerintah terkait hal tersebut," kata Baron saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Kendati begitu, Pertamina disebutnya bakal terus menggaungkan kampanye bijak menggunakan energi, sehingga pemakaian BBM subsidi seperti Pertalite bisa lebih tepat sasaran
"Jadi campaign ini sebenarnya untuk kepentingan bersama, para konsumen, pemerintah, dan juga Pertamina. Sehingga pengguna maupun kami bisa menyalurkan energi tepat kepada para penggunanya, tepat kepada spesifikasi mesinnya, dan juga bisa merata kepada semua masyarakat yang membutuhkan," tuturnya.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut merespons terkait rencana pelarangan pembelian BBM jenis Pertalite untuk desil 9-10.
Sang Bendahara Negara berujar, pemerintah masih mempersiapkan sistem terkait rencana pembatasan penyaluran BBM Pertalite berdasarkan kelompok desil masyarakat.
“Kita lihat kondisi seperti apa yang kebanyakan dari masyarakat. Tapi kita semua siapkan sistemnya,” kata Purbaya.
Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut akan dilakukan setelah sistem yang digunakan pemerintah siap. Pemerintah tidak ingin kebijakan pembatasan BBM diterapkan secara terburu-buru.
“Nanti kalau sudah siap ya sudah kita jalankan,” ucapnya singkat.
Purbaya juga menegaskan, penerapan pembatasan berdasarkan desil tidak akan serta-merta berlaku sama kepada seluruh masyarakat. Pemerintah akan mempertimbangkan kondisi tertentu yang ditemukan di lapangan.
Baca Juga: Negara Masih Utang Rp166,84 Triliun ke Pertamina
Baca Juga: Pertamina Pulihkan 56 SPBU di Flores, Distribusi BBM Kembali Normal Usai Gempa NTT
Baca Juga: Harris Abdi Sembiring Meliala Jadi Dirut Pertamina Trans Kontinental
“Kalau yang gitu kan pasti nggak semuanya. Beberapa orang kalau ada masalah kita akan handle case-by-case,” jelas Purbaya.
Ia menambahkan, pemerintah masih menunggu data sosial ekonomi terbaru sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait penerapan kebijakan tersebut.
Kesiapan data menjadi salah satu faktor penting sebelum kebijakan pembatasan pertalite berdasarkan desil diterapkan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Editor: Dian Ihsan
Tag Terkait:
