PDIP Cium Kejanggalan di Balik Video Ketum Projo Budi Arie: Kehadiran Jokowi hingga Demo 27 Agustus

Video Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyinggung kemungkinan terjadinya “percepatan” pemilu sebelum waktunya terus memicu polemik, bahkan menjadi pertanyataan karena kehadiran dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Demo 27 Agustus.

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menilai ucapan relawan politik itu tidak semestinya dilontarkan, terlebih ketika situasi politik nasional sedang sensitif. Menurutnya, pernyataan mengenai kemungkinan pemilu berlangsung lebih cepat berisiko menimbulkan kegaduhan dan spekulasi di tengah masyarakat.

Baca Juga: Koalisi Prabowo Tuntut Jokowi Jelaskan Maksud Ucapan Ketum Projo Budi Arie

“Menurut saya itu pernyataan yang tidak pantas dan sangat mengganggu karena berpotensi menimbulkan kegaduhan publik,” kata Deddy Sitorus.

Sorotan Deddy tidak berhenti pada isi pernyataan dari Budi Arie. Ia juga melihat momentum kemunculan video tersebut sebagai sesuatu yang patut dipertanyakan. Deddy mengaitkan pernyataan dalam video itu dengan situasi sosial-politik yang berkembang menjelang aksi Demo 27 Agustus.

Saat wacana demonstrasi besar tengah menjadi perhatian publik, pernyataan elite mengenai kemungkinan percepatan pemilu justru dapat memperbesar ketegangan dan menciptakan berbagai tafsir.

“Terlebih saat ini rumor tentang rencana demonstrasi besar di bulan ini  sedang santer di media. Pernyataan seperti itu benar-benar tidak dapat diterima akal sehat,” ujarnya.

Bagi Deddy, pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan politik seharusnya tidak dilemparkan begitu saja ke ruang publik tanpa konteks yang jelas. Apalagi, isu tersebut menyangkut keberlangsungan pemerintahan dan mekanisme pergantian kekuasaan nasional.

Kejanggalan lain yang disorotinya adalah posisi dari Jokowi. Dalam video yang beredar, mantan presiden itu terlihat berada di dekat dari Budi Arie. Deddy menilai kondisi tersebut membuat pernyataan yang beredar semakin sensitif secara politik.

“Sangat aneh, pernyataan itu disampaikan saat di sampingnya ada tokoh bangsa (mantan presiden) yang anaknya kini sedang menjabat sebagai presiden. Ini sangat tidak patut,” kata Deddy.

Kehadiran Jokowi memang tidak otomatis membuktikan bahwa mantan presiden tersebut memiliki pandangan yang sama dengan Budi Arie. Namun, menurutnya, posisi politikus itu dalam video tersebut membuat publik memiliki alasan untuk mempertanyakan konteks sebenarnya dari pertemuan itu.

Sebelumnya, Ketum Projo Budi Arie membuat pernyataan yang kemudian viral di media sosial. Dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), ia mengaku memiliki insting bahwa pemilu dapat berlangsung lebih cepat dari jadwal 2029.

"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ujar Budi Arie.

Budi Arie juga mengaitkan kemungkinan tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia membandingkannya dengan situasi menjelang perubahan besar pada akhir Orde Baru.

"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun '97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya '99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi," tegasnya.

Adapun Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Aksi yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil itu mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia.

GERAM merupakan aliansi yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Aksi dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB dan disebut sebagai bentuk pengawasan langsung masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran DPR RI.

Baca Juga: Tak Hanya Mahasiswa, Pengusaha Dukung Karyawan Mereka Ikut Demo 27 Agustus

Aksi tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai penyampaian pendapat, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dalam mengawasi kinerja DPR. GERAM memperkirakan sekitar 1.000 orang dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil akan bergabung dalam aksi tersebut.