Kredit Foto: BPMI
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu cepat mengunci penggunaan baterai nickel-manganese-cobalt (NMC) dalam program Motor Listrik Nasional atau MOLINAS. Kebijakan tersebut dinilai berisiko menaikkan harga kendaraan dan menghambat adopsi motor listrik di pasar massal.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan NMC memang relevan dengan agenda hilirisasi nikel Indonesia. Namun, karakter pasar motor listrik berbeda dengan mobil listrik karena konsumen roda dua sangat sensitif terhadap harga.
“Kalau Molinas diwajibkan terlalu cepat memakai NMC ketika biaya baterainya masih lebih mahal, harga kendaraan akan ikut naik dan adopsi motor listrik justru lebih sulit,” kata Andry kepada Warta Ekonomi , Kamis (27/8/2026).
Menurut dia, kebijakan industri tidak semestinya mengunci satu jenis kimia baterai. Pemerintah perlu memberi ruang bagi berbagai teknologi baterai, sembari meningkatkan daya saing NMC domestik melalui skala produksi, efisiensi, dan integrasi rantai pasok.
Andry menilai baterai lithium iron phosphate (LFP) saat ini memiliki keunggulan untuk kebutuhan motor listrik massal. Selain lebih kompetitif dari sisi biaya, LFP juga dinilai memiliki umur pakai lebih panjang dan stabilitas termal yang lebih baik.
“LFP saat ini unggul dari sisi biaya, umur pakai, dan stabilitas termal,” ujarnya.
Ia mengatakan arah pengembangan MOLINAS perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hilirisasi nikel dan kebutuhan menciptakan kendaraan listrik yang terjangkau. Tanpa harga yang kompetitif, program percepatan motor listrik berisiko sulit menjangkau konsumen secara luas.
Selain isu baterai, INDEF juga meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan tingkat kandungan lokal program MOLINAS. Andry menekankan persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) belum cukup untuk menunjukkan bahwa suatu produk benar-benar telah dibangun sebagai industri nasional.
“Kalau pemerintah ingin menjadikan Molinas sebagai proyek industri nasional, yang perlu dibuka bukan persentase TKDN saja, tapi komponen apa yang benar-benar diproduksi di dalam negeri dan mana yang masih bergantung pada impor,” tambahnya.
Menurut Andry, pemerintah perlu memprioritaskan lokalisasi komponen bernilai tinggi, bukan hanya komponen pendukung atau tahap perakitan. Langkah itu penting agar nilai tambah, penguasaan teknologi, dan manfaat ekonomi dari ekosistem motor listrik tidak berhenti di hilir.
INDEF mendorong Kementerian Perindustrian segera merevisi peta jalan industri kendaraan listrik, khususnya roda dua. Revisi tersebut, kata Andry, perlu diarahkan pada tiga fokus utama, yakni lokalisasi komponen bernilai tinggi, penurunan biaya kendaraan, dan perluasan pasar.
“MOLINAS perlu punya peta jalan yang lebih jelas pada tiga fokus: lokalisasi komponen bernilai tinggi, penurunan biaya kendaraan, dan perluasan pasar,” tandas Andry.
Baca Juga: Malaysia Bikin Baterai NMC dari Riset dan NIkel RI, Bidik Motor EV Indonesia
Baca Juga: PLTS 100 GW Jadi Pasar Baru Industri Baterai Indonesia
Pemerintah meluncurkan program Motor Listrik Nasional atau MOLINAS pada 13 Agustus 2026 sebagai bagian dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik roda dua di dalam negeri. Program itu diarahkan untuk memperkuat industri motor listrik nasional, meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri, serta mendukung pengembangan rantai pasok baterai
Dalam pelaksanaannya, MOLINAS mencakup pengembangan manufaktur, komponen, baterai, pembiayaan, hingga layanan purnajual motor listrik. Pemerintah juga menempatkan program tersebut dalam agenda hilirisasi mineral, khususnya nikel, yang menjadi salah satu bahan baku baterai kendaraan listrik.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Dwi Aditya Putra
Tag Terkait: