INDEF Soroti Defisit Bijih Nikel, Utilisasi Smelter Bisa Turun 30 Persen

Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF Green Transition Institute (GTI), Andry Satrio Nugroho, menilai penambahan kuota produksi bijih nikel nasional diperlukan agar kebutuhan bahan baku industri pengolahan tetap terpenuhi. Menurutnya, pasokan bijih nikel pada 2026 berpotensi mengalami defisit sehingga utilisasi smelter dapat tertekan.

Andry mengatakan kebutuhan bijih nikel domestik pada 2026 diperkirakan mencapai 340–415 juta ton, bergantung pada asumsi tingkat utilisasi. Sementara itu, kuota produksi yang telah disetujui pemerintah baru berada di kisaran 190–270 juta ton. Dengan kondisi tersebut, defisit pasokan diperkirakan mencapai sekitar 100 juta ton apabila tidak ada impor.

"Kita melihat bahwa konsekuensinya sudah bisa kita lihat dengan tingkat utilisasi smelter efektif diperkirakan turun 25–30 persen tanpa pasokan impor. Beberapa smelter saat ini sudah masuk kepada *hot idle (kapasitas sudah ada di bawah 50 persen)," kata Andry kepada Warta Ekonomi, Jumat (26/6/2026).

Menurut Andry, rendahnya utilisasi smelter akan mengurangi nilai tambah yang menjadi tujuan hilirisasi. 

Karena itu, ia mendorong penambahan kuota produksi didasarkan pada target utilisasi gabungan smelter berbasis Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan High Pressure Acid Leach (HPAL) yang benar-benar beroperasi beserta kebutuhan bijihnya.

Ia menilai pendekatan tersebut dapat mencegah penambahan kuota yang melampaui kemampuan serap industri sekaligus menjaga keseimbangan pasar agar tidak kembali mengalami kelebihan pasokan.

Andry juga menyarankan pemerintah memanfaatkan akumulasi kuota produksi yang tidak terealisasi pada periode sebelumnya sebagai instrumen pasokan darurat. Menurutnya, kuota tersebut sebaiknya diprioritaskan bagi fasilitas yang terhubung dengan rantai investasi hilir di kawasan industri.

"Dengan demikian, fasilitas yang paling strategis untuk kebutuhan hilirisasi terlindungi dari penghentian produksi, sementara tambahan ke pasar tetap terkendali karena berasal dari kuota yang sudah ada," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan komoditas nikel belum masuk dalam skema relaksasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Pemerintah menegaskan pembahasan relaksasi produksi saat ini masih difokuskan pada komoditas batu bara.

Baca Juga: ESDM Belum Buka Relaksasi RKAB Nikel 2026

Baca Juga: ESDM Buka Pengajuan Revisi RKAB Batu Bara Juli, Nikel Belum Ada Relaksasi

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan belum ada rencana merevisi target produksi nikel dalam RKAB 2026.

"Ya belum ada ini belum ada ini (rencana revisi)," ujar Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sorotan pelaku industri terhadap pasokan bijih nikel di sejumlah kawasan industri.