'Projo Itu Relawan Semu Jokowi, Tidak Jelas Arahnya, Mirip Kabinet Bayangan'

Aktivis 98 Yulian Paonganan melontarkan kritik tajam terhadap organisasi relawan Projo. Ia menyebut kelompok tersebut sebagai “relawan semu” karena menilai aktivitas politik organisasi tersebut tidak memiliki arah gerakan yang jelas setelah turunnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Yulian mengatakan bahwa polemik baru-baru ini telah kembali memperlihatkan pertanyaan lama mengenai posisi dari Projo. Menurutnya, organisasi relawan itu sudah kehilangan arah di Pemilu 2024.

Baca Juga: Massa Demo 27 Agustus: Kami Kecewa, Gak Sesuai Ekspektasi

“Projo itu relawan semu. Ramai ketika ada kepentingan politik, setelah itu tidak jelas arahnya,” ujar Yulian, dikutip Jumat (28/8/2026).

Menurut Yulian, Projo sebagai organisasi relawan membuat kelompok tersebut sulit dipisahkan dari dinamika politik kekuasaan. Ia menilai aktivitas mereka lebih mudah terlihat ketika ada momentum politik dibandingkan sebagai gerakan kerelawanan yang konsisten dalam jangka panjang.

Yulian kemudian menggunakan istilah “kabinet bayangan” untuk menggambarkan persepsinya terhadap posisi kelompok relawan yang berada dekat dengan lingkaran kekuasaan. Namun, Yulian mengakui istilah tersebut hanya digunakan sebagai perumpamaan.

“Kalau istilah kabinet bayangan itu, ya maksudnya cuma perumpamaan saja. Jangan dianggap sebagai kabinet resmi pemerintah,” kata dia.

Projo menurutnya secara formal bukan bagian dari kabinet pemerintahan. Akan tetapi, menurutnya, kedekatan organisasi relawan dengan penguasa dapat membuat batas antara aktivitas kerelawanan dan kepentingan politik menjadi sulit dibedakan.

“Projo identik dengan relawan Jokowi. Tapi pertanyaannya, setelah era beliau, nereja ini sebenarnya mau menjadi apa?” ujarnya.

Yulian juga menilai publik berhak mempertanyakan eksistensi organisasi relawan apabila aktivitas mereka lebih menonjol ketika pemilu atau momentum politik sedang berlangsung.

“Kalau hanya muncul ketika pemilu atau momentum politik, publik juga bisa menilai sendiri,” katanya.

Ia bahkan mengingatkan para elite organisasi relawan agar tidak terlalu percaya diri dalam membaca arah kekuasaan nasional. Menurut dia, dukungan masyarakat terhadap kandidat dalam pemilu tidak otomatis memberikan organisasi relawan kewenangan untuk menentukan arah kekuasaan setelah pemilu selesai.

“Kalau relawan cuma ramai menjelang pemilu, lalu setelah itu sibuk mencari posisi dan pengaruh, publik berhak bertanya, ini sebenarnya relawan atau kendaraan politik?” ujarnya.

Sebelumnya, Budi Arie mengejutkan publik dengan analisisnya mengenai kemungkinan pemilu dipercepat sebelum waktunya memicu perdebatan. Pembicaraan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan ketika ada sosok dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ujar Budi Arie.

Kehadiran Jokowi kemudian memunculkan tafsir bahwa analisis mantan menteri itu mungkin mencerminkan pandangan politik mantan presiden tersebut. Namun, Budi Arie menegaskan bahwa hal itu tidak benar.

Budi Arie memastikan pernyataan mengenai kemungkinan pemilu dipercepat merupakan pendapat pribadinya. Ia bahkan menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Ia meminta publik tidak mengaitkan analisis tersebut dengan Jokowi maupun Projo.

Baca Juga: Soal Prabowo Akan Turun Lebih Awal, Ketum Projo Budi Arie: Biarkan Sejarah Menemukan Takdirnya

“Jangan di-framing-framing Pak Jokowi mau ini, seperti ini,” kata Budi Arie.