40 Perusahaan Baja Terindikasi Ngemplang Pajak, Purbaya Bongkar Masalah di DJP

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap temuan puluhan perusahaan baja yang diduga memiliki masalah kewajiban pajak. Tak hanya mengejar pembayaran pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut, Purbaya juga menemukan indikasi adanya pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diduga bermain untuk memuluskan perusahaan nakal.

Purbaya mengatakan, setidaknya ada 40 perusahaan baja yang telah masuk dalam radar pemerintah sebagai perusahaan pengemplang pajak. Utang pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut juga telah dihitung dan kini proses penagihannya sedang dilakukan.

"Sudah dihitung utang pajaknya berapa. Lagi nagih-nagihin. Kendalanya ya di pajak masih lambat aja," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).

Menurut Purbaya, persoalan tersebut menjadi perhatian karena terdapat perusahaan baja yang bisa beroperasi selama puluhan tahun tanpa terdeteksi dalam pemeriksaan pajak. Kondisi itu dinilai sulit terjadi tanpa adanya celah dalam pengawasan perpajakan.

"Fakta bahwa ada perusahaan seperti itu puluhan tahun beroperasi dan nggak ketahuan berarti ada yang main memang," kata Purbaya.

Purbaya pun mengaku telah mengantongi informasi mengenai pihak-pihak di internal DJP yang diduga terlibat dalam permainan dengan para pengusaha nakal. Ia memastikan persoalan tersebut tidak akan dibiarkan karena dapat menghambat upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara.

Bahkan, Purbaya menyatakan pegawai DJP yang terbukti terlibat akan diberikan sanksi tegas. Ia menyebut pemecatan menjadi salah satu langkah yang akan segera dilakukan terhadap pihak yang terbukti bermain.

"Iya dalam waktu dekat dipecatin," tegas Purbaya.

Baca Juga: Purbaya Ungkap Dividen BUMN Rp120 Triliun, Bisa Tambah Keutungan Fiskal

Temuan tersebut menunjukkan persoalan yang dihadapi pemerintah bukan hanya soal mengejar perusahaan yang menunggak atau mengemplang pajak. Di sisi lain, pemerintah juga harus membenahi pengawasan internal agar kewajiban pajak perusahaan tidak kembali lolos karena adanya dugaan permainan dari aparat pajak.

Purbaya sebelumnya juga menyatakan pemerintah tengah memburu perusahaan-perusahaan baja yang diduga mengemplang pajak. Puluhan perusahaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas penerimaan negara dari sektor usaha.

Dengan 40 perusahaan yang telah teridentifikasi, pemerintah kini memiliki pekerjaan ganda, yakni memastikan tunggakan pajak masuk ke kas negara sekaligus menelusuri dugaan keterlibatan pegawai DJP. Kecepatan penagihan dan pembenahan pengawasan internal akan menjadi kunci agar persoalan serupa tidak terus berulang.