Ditjen AHU Edukasi Layanan Fidusia hingga Kewarganegaraan Lewat Festival di Bandung

Persoalan administrasi hukum yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha menjadi perhatian dalam Festival Layanan AHU Berdampak 2026 di Bandung, Jawa Barat, Minggu (30/8/2026).

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum memperluas akses informasi publik melalui enam sesi talk show setelah pada hari pertama membuka layanan konsultasi secara langsung.

Animo masyarakat terhadap kegiatan tersebut cukup tinggi. Sebagian pengunjung datang untuk mengetahui layanan hukum yang tersedia, sementara sebagian lainnya langsung memanfaatkannya untuk mengurus legalitas badan usaha.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo mengatakan kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum sangat beragam. Karena itu, penyediaan layanan perlu disertai informasi yang mudah dipahami masyarakat.

“Transformasi digital semakin bermakna jika masyarakat memahami layanan yang tersedia dan dapat menggunakannya sesuai kebutuhan. Karena itu, kami tidak hanya menyediakan layanan, tetapi juga terus memberikan edukasi agar masyarakat semakin mudah mendapatkan kepastian hukum,” ujar Widodo.

Salah satu materi yang dibahas dalam talk show adalah jaminan fidusia. Edukasi tersebut mencakup pendaftaran jaminan fidusia atas hak kekayaan intelektual serta pentingnya melakukan penghapusan jaminan setelah kewajiban selesai.

Persoalan badan usaha juga menjadi materi pembahasan. Ditjen AHU memberikan edukasi mengenai layanan Perseroan Terbatas (PT), antara lain terkait laporan tahunan, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta status PT nonaktif.

Selain itu, layanan kenotariatan dan kewarganegaraan turut dibahas. Festival juga memberikan edukasi mengenai pengawasan dan penanganan perkumpulan serta yayasan berbadan hukum.

Layanan Balai Harta Peninggalan turut diperkenalkan kepada masyarakat. Layanan tersebut berkaitan dengan perlindungan harta peninggalan dan hak pihak yang berkepentingan. Materi ini mengangkat tema “Harta Terjaga, Hak Terwakili: Balai Harta Peninggalan Hadir Memberi Perlindungan”.

Widodo mengatakan pola pelayanan yang memadukan konsultasi dan edukasi diperlukan agar masyarakat tidak sekadar mengetahui jenis layanan, tetapi juga memahami tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kebutuhan hukumnya.

“Kami ingin masyarakat datang dengan persoalan dan mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai layanan yang dapat digunakan. Dengan begitu, layanan AHU tidak berhenti pada proses administrasi, tetapi benar-benar memberikan kepastian hukum,” katanya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pelayanan pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat. Saat pembukaan festival, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden menginginkan pelayanan pemerintah semakin dekat dengan warga dan birokrasi tidak menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Baca Juga: Literasi Keuangan Perempuan 69,61%, Pengelolaan Bisnis Jadi Sorotan

Selain layanan konsultasi dan diskusi, festival juga menghadirkan panggung hiburan serta pembagian doorprize bagi pengunjung. Armada tampil pada hari pertama, sedangkan Ikke Nurjanah dijadwalkan mengisi panggung hiburan pada hari kedua.

Pameran layanan tetap dibuka selama kegiatan berlangsung. Masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan petugas sembari mengikuti rangkaian acara.

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 dijadwalkan berakhir Senin (31/8/2026). Pada hari terakhir, kegiatan akan diisi program “PASTI ADA SOLUSI” Special Edition yang diarahkan untuk membahas sekaligus membantu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.