Kemenkeu Luncurkan ARISE untuk Perkuat Ketahanan Fiskal Daerah Hadapi Bencana

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan meluncurkan Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE), sebuah sistem pendukung pengambilan keputusan yang mengintegrasikan pemodelan risiko bencana dengan estimasi dampaknya terhadap perekonomian dan fiskal daerah.

Sistem tersebut dikembangkan bersama United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai upaya memperkuat ketahanan fiskal pemerintah daerah dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.

Peluncuran ARISE dilakukan dalam acara Official Launch of ARISE Dashboard and High-Level Policy Dialogue on Building Fiscal Resilience to Disaster Risks in Indonesia di Aula Nagara Dana Rakca, DJPK, Senin (31/8/2026).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti, mengatakan bencana dapat memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal daerah dari dua sisi sekaligus.

Di satu sisi, bencana berpotensi menekan penerimaan daerah. Namun, pada saat bersamaan, pemerintah daerah harus meningkatkan belanja untuk menangani dampak dan melakukan pemulihan.

Karena itu, menurut Nufransa, pengelolaan risiko bencana tidak dapat hanya mengandalkan respons setelah bencana terjadi.

“Kita perlu menggeser paradigma dari post-disaster response menuju pre-disaster planning, dan dari financing losses menuju managing risks,” ujar Nufransa dikutip, Selasa, (1/9/2026).

ARISE dirancang untuk menyediakan informasi mengenai berbagai aspek risiko bencana, mulai dari jenis ancaman (hazard), tingkat paparan (exposure), kerentanan (vulnerability), potensi kerugian ekonomi, hingga dampaknya terhadap kondisi fiskal daerah.

Dengan informasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun perencanaan mitigasi yang lebih baik, mempersiapkan kebutuhan pembiayaan, serta merancang strategi pengalihan risiko (risk transfer) sebelum bencana terjadi.

Bagi pemerintah pusat, ARISE juga diharapkan dapat menjadi salah satu basis kebijakan berbasis data dalam penyempurnaan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan pengelolaan keuangan daerah.

Implementasi awal sistem tersebut dilakukan di Provinsi Bali. Selanjutnya, pemerintah bersama UNDRR dan ITB berencana memperluas penggunaan ARISE ke empat provinsi lainnya, yakni Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.

Dalam jangka panjang, ARISE ditargetkan dapat diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak ekonomi dan fiskal akibat bencana.

Baca Juga: Purbaya Ungkap Dividen BUMN Rp120 Triliun, Bisa Tambah Keutungan Fiskal

Baca Juga: Surat Sudah Diterima, Kenapa JPU dan Kemenkeu Tak Hadir di Sidang Praperadilan Roy Suryo?

Peluncuran ARISE turut dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, serta sejumlah mitra pembangunan internasional, termasuk DFAT Australia, Bank Dunia, dan Kantor Koordinator Residen PBB.

Pemerintah berharap kolaborasi lintas pemangku kepentingan tersebut dapat membangun ekosistem pengelolaan risiko fiskal bencana yang lebih proaktif, berbasis data, dan berkelanjutan.

Melalui ARISE, pemerintah berharap daerah tidak lagi hanya fokus pada pembiayaan kerugian setelah bencana terjadi, tetapi mulai memperhitungkan risiko sejak tahap perencanaan pembangunan dan pengelolaan fiskal.