PNRE Siapkan Lahan hingga Pabrik Panel Dukung PLTS 100 GWp

PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) menyatakan siap mendukung program pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak atau GWp. Dukungan tersebut mencakup penyiapan lahan, pengembangan baterai, hingga penguatan industri panel surya di dalam negeri.

Direktur Utama PNRE, John Anis, mengatakan target 100 GWp merupakan pekerjaan besar yang tidak dapat ditopang satu pihak. Menurut dia, pemerintah, BUMN, swasta, industri, lembaga pembiayaan, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk mempercepat realisasi program tersebut.

“Karena 100 gigawatt ini cukup besar ya, luar biasa. Jadi kalau tidak dikerjakan bersama-sama istilahnya gotong royong gitu ya atau kita keroyok mungkin cukup besar,” kata John dalam EBTKE Connect di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Program PLTS 100 GWp sendiri telah memasuki tahap awal pelaksanaan. Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2026 meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking 14 proyek PLTS di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, dengan total kapasitas sekitar 5,3 GWp. 

Tahap awal tersebut mencakup sejumlah proyek yang telah masuk proses konstruksi maupun groundbreaking. Tiga proyek yang digarap PLN Indonesia Power, yakni PLTS Terapung Gajah Mungkur berkapasitas 134,2 MWp, PLTS Pasuruan 132 MWp, dan PLTS Banyuwangi sekitar 130,2 MWp, memiliki total kapasitas 396,4 MWp. 

Selain itu, proyek awal program mencakup PLTS Site Gilimanuk berkapasitas 300 MWp, PLTS Desa Sembur di Kepulauan Riau berkapasitas 0,92 MWp, serta PLTS Pulau Rengit di Kepulauan Bangka Belitung berkapasitas 0,078 MWp. 

John menilai program tersebut tidak hanya terkait tambahan pasokan listrik bersih, tetapi juga menjadi bagian dari agenda kemandirian energi, hilirisasi, dan penguatan industri nasional. Ia menekankan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk dan teknologi energi surya dari luar negeri.

“Kita harus bisa membawa industri yang dari luar ke Indonesia tentu saja. Tadi yang teknologi import gitu ya, tapi harus kita kejar juga bagaimana nantinya kita bukan hanya mengkopi produksi yang ada di luar bagi kita tapi juga nanti teknologinya bisa kita ambil alih,” lanjut John.

Menurut dia, salah satu tantangan utama pengembangan PLTS skala besar adalah ketersediaan lahan. Pembangkit surya berbasis darat atau ground-mounted solar harus bersaing dengan berbagai kebutuhan penggunaan lahan, seperti properti, perkebunan, dan sektor lain.

“Kalau kita bicara ground mounted pastinya masalah lahan. Kita kan negara yang kepulauan ya lahan itu berebut-rebut nih antara properti, perkebunan dan lain sebagainya,” kata dia.

PNRE, lanjut John, akan memetakan lahan yang dimiliki Pertamina dan membuka peluang kerja sama pemanfaatan lahan dengan instansi lain. Di luar PLTS berbasis lahan, perusahaan juga mempertimbangkan solusi lain seperti pembangkit surya terapung dan PLTS atap, menyesuaikan karakter serta kebutuhan di tiap wilayah.

Tantangan berikutnya adalah kebutuhan baterai atau sistem penyimpanan energi. John mengatakan baterai dibutuhkan untuk menjaga keandalan pasokan PLTS yang bergantung pada intensitas matahari dan kondisi cuaca.

“Baterai tadi juga nggak kalah penting karena kalau ada solar panelnya tapi tanpa baterai, tadi Bu Dirjen menyampaikan terkait jaringan, nah ini kan repot nih kalau misalkan sangat intermittent,” ujar dia.

Pertamina memiliki kepemilikan saham di Indonesia Battery Corporation atau IBC dan akan mendorong pengembangan baterai berbasis nikel. John mengatakan skala proyek 100 GWp diharapkan dapat memperkuat permintaan domestik dan meningkatkan daya saing industri baterai nasional.

Baca Juga: PLTS Baru Sumbang 0,51% Bauran Energi, ESDM Kejar Realisasi Awal 5,3 GWp

Baca Juga: Dukung Program PLTS 100 GWp, PLN-Pemprov Bali Kolaborasi Percepat Pengembangan Infrastruktur Energi Bersih

“Ini PR-nya bagaimana bisa kompetitif, tapi mungkin dengan skala besar kita bisa kompetitif,” tegas John.

Selain penyiapan lahan dan baterai, PNRE juga menilai kepastian pasar penting untuk mendukung pembangunan industri panel surya di dalam negeri. John menyebut rencana pabrik sempat menghadapi hambatan karena rencana ekspor listrik ke Singapura belum memiliki kejelasan.

“Harapannya nanti 100 gigawatt concrete sehingga market itu ada sehingga pabriknya bisa berjalan dengan baik. Konsep demand creation tadi juga cukup menarik ya untuk memberikan keberhasilan,” tutup dia.

Pemerintah memproyeksikan program PLTS 100 GWp membutuhkan investasi sekitar Rp1.140 triliun atau setara US$71,3 miliar. Program itu juga diproyeksikan menghasilkan penghematan energi sekitar Rp73,9 triliun per tahun, menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, dan mengurangi emisi sekitar 140 juta ton karbon dioksida.