Tomsi Tohir: Pemeriksaan BPK Momentum Kemendagri Evaluasi Anggaran dan Aset

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai momentum untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan serta aset negara.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan anggaran yang perlu dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi internal.

"Kami berharap tentunya dari pihak BPK dapat memberikan masukan dan mendorong perbaikan kepada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara serta aset negara yang ada di Kementerian Dalam Negeri," ujar Tomsi dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).

Untuk mendukung proses pemeriksaan, Tomsi menginstruksikan seluruh unit kerja di lingkungan Kemendagri bersikap kooperatif dan terbuka dalam berkomunikasi dengan tim pemeriksa BPK.

Ia meminta seluruh jajaran mempercepat penyediaan data, dokumen, dan klarifikasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan. Langkah tersebut dinilai penting agar audit dapat berjalan lancar sekaligus memberikan masukan bagi perbaikan tata kelola keuangan kementerian.

Tomsi mengatakan Kemendagri saat ini juga tengah melakukan percepatan realisasi anggaran melalui koordinasi di seluruh lini. Menurut dia, pemeriksaan BPK menjadi momentum yang tepat untuk mendorong perbaikan tata kelola pengelolaan anggaran secara berkelanjutan.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi internal dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan dan aset serta peningkatan sinergi dari Kementerian Dalam Negeri,” pungkasnya.

Baca Juga: Kemendagri Minta Ketahanan Bencana Dirancang Sejak Awal Pembangunan

Baca Juga: Kemendagri Desak 26 Pemda Papua Segera Cairkan Dana Otsus Tahap II

Baca Juga: Kejar Pertumbuhan 8%, Kemendagri Minta Daerah Fokus Cari Akar Masalah Ekonomi

Tomsi berharap pemeriksaan BPK dapat mendorong seluruh jajaran Kemendagri lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan pemeriksaan. Keterbukaan data dan koordinasi dengan BPK menjadi bagian dari upaya kementerian memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset negara.

Pemeriksaan tersebut sekaligus diharapkan menjadi sarana evaluasi terhadap pengelolaan anggaran dan aset di lingkungan Kemendagri, sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.