Kemendagri Minta Ketahanan Bencana Dirancang Sejak Awal Pembangunan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong ketahanan bencana menjadi bagian dari perencanaan pembangunan sejak awal. Menurutnya, penanggulangan bencana tidak cukup mengandalkan respons saat kejadian, tetapi perlu dirancang melalui kebijakan pembangunan berbasis risiko.

"Bukan seberapa baik kita merespons bencana, tetapi seberapa kokoh sistem di negara kita memberikan resilience atau ketahanan bencana by design," ujar Bima dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Bima mengatakan Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana sehingga pengurangan risiko membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah. Setiap kebijakan pembangunan, kata dia, dapat meningkatkan ataupun mengurangi risiko bencana.

Menurut Bima, Indonesia telah memiliki kelembagaan penanggulangan bencana, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah (Pemda). Namun, keberadaan institusi tersebut perlu diperkuat melalui sistem yang menyelaraskan perencanaan, data, pendanaan, dan pembagian peran antarlembaga.

"Tantangan utama kita hari ini bukan lagi membuat lembaga, tapi membangun sistem. Desentralisasi yang kita miliki, ini juga menimbulkan komplikasi tersendiri," kata Bima.

Ia mengatakan penguatan sistem tersebut perlu menghubungkan perencanaan pembangunan, tata ruang, penganggaran, informasi risiko, dan kesiapan kelembagaan.

"Kita tidak bisa mengandalkan langkah-langkah darurat saja. Jadi semua harus terjadi, semua harus dilakukan, semua harus direncanakan sebelum disaster terjadi," tegas Bima.

Baca Juga: Bahas Penanganan Bencana Alam, Mendagri Minta NTT Segera Cairkan BTT Rp40 Miliar

Baca Juga: BNPB Minta Tambahan Rp5,67 Triliun untuk Hadapi Bencana yang Tak Bisa Diprediksi

Karena itu, Bima mendorong pengambilan keputusan pembangunan menggunakan informasi kebencanaan secara terpadu, termasuk peta risiko, informasi cuaca, sistem peringatan dini, dan kondisi wilayah.

Menurutnya, pembangunan ketahanan bencana juga membutuhkan keterlibatan Pemda, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, serta organisasi kemasyarakatan agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.