Mahfud MD Soroti Dapur MBG: Masak untuk 2.000 Anak Tiap Hari seperti Mantu Terus

Menyediakan makanan untuk ribuan anak setiap hari dinilai Mahfud MD menjadi salah satu persoalan serius dalam sistem Makan Bergizi Gratis (MBG). Mantan Menko Polhukam itu menggambarkan beban dapur MBG sebagai pekerjaan seperti menggelar pesta besar setiap hari tanpa jeda.

"Untuk setiap, bayangkan, setiap dapur tuh harus menyediakan makan setiap hari untuk 2.000 anak. Itu seperti orang pesta tiap hari, mantu tiap hari, tiap hari. Pasti enggak bisa," kata Mahfud dalam podcast "Terus Terang" di YouTube Mahfud MD Official, dikutip Jumat (11/9/2026).

Menurut Mahfud, kemampuan dapur untuk menyediakan makanan dalam jumlah besar setiap hari perlu menjadi perhatian pemerintah. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi membuat kualitas pengelolaan tidak konsisten karena pekerjaan dengan skala besar harus dilakukan secara berulang setiap hari.

Mahfud kemudian mengaitkan persoalan kapasitas tersebut dengan risiko keracunan dalam pelaksanaan MBG. Namun, pandangan tersebut merupakan penilaian Mahfud dan bukan kesimpulan resmi pemerintah bahwa seluruh kasus keracunan MBG disebabkan oleh SPPG.

"Untuk setiap, bayangkan, setiap dapur tuh harus menyediakan makan setiap hari untuk 2.000 anak. Itu seperti orang pesta tiap hari, mantu tiap hari, tiap hari. Pasti enggak bisa. Mungkin hari pertama bisa," ujarnya.

Karena melihat risiko tersebut, Mahfud meminta pemerintah mengevaluasi kembali keberadaan SPPG sebagai pelaksana MBG. Ia bahkan mengusulkan kontrak dengan pengelola SPPG diputus dan sistem dapur tersebut tidak lagi digunakan.

"Jadi oleh sebab itu, menurut saya ini harus diputus kontrak ini," kata Mahfud.

Mahfud menilai pemerintah tidak seharusnya terus mempertahankan pola yang menurutnya memiliki risiko berulang terhadap penerima manfaat. Ia justru meminta negara menyelesaikan kontrak yang sudah berjalan terlebih dahulu sebelum mengubah mekanisme pengelolaan MBG.

Selain persoalan kesehatan, Mahfud menyoroti besarnya risiko anggaran yang harus ditanggung negara. Ia mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan apakah biaya yang terus dikeluarkan sebanding dengan hasil program jika persoalan dalam pelaksanaannya terus muncul.

Baca Juga: Bantah Korban MBG Hilang Ingatan 70 Persen, Dinkes Sumut Klaim Kondisi Sudah Normal

"Negara harus mengambil risiko itu daripada setiap hari rugi satu triliun, sementara keracunan banyak," tutur Mahfud.

Menurut Mahfud, perubahan sistem tidak berarti program MBG harus dihentikan. Ia justru menawarkan model baru dengan pengelolaan yang lebih dekat dengan sekolah dan masyarakat desa.

Dalam skema tersebut, makanan dapat dimasak di sekolah masing-masing sehingga beban produksi tidak terkonsentrasi pada satu dapur. Pengelolaan juga dapat melibatkan desa atau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Mahfud menilai pola tersebut dapat mengurangi beban operasional yang selama ini harus ditanggung dapur SPPG. Di saat yang sama, masyarakat desa dan koperasi juga mendapatkan ruang untuk terlibat dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat.

Kritik Mahfud terhadap SPPG berangkat dari persoalan kapasitas produksi dan risiko pengelolaan makanan dalam jumlah besar. Ia menawarkan model yang lebih tersebar sebagai alternatif, dengan sekolah dan desa menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG.