Gebrakan KDM: Mau Berhemat, OPD Dirampingkan Biar Hemat Anggaran, 'Strukturnya Sedikit, Fungsinya Banyak'

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan perombakan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar.

Sejumlah dinas dan badan akan digabung untuk memangkas belanja rutin dan mengalihkan anggaran ke program pembangunan publik.

Efisiensi tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada tahun anggaran 2027. Penggabungan OPD dinilai dapat mengurangi biaya operasional seperti belanja kantor, perjalanan dinas, dan alat tulis kantor (ATK).

"Ya efisiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak. Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” kata Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jumat (11/9/2026).

Menurut Dedi, penyederhanaan tersebut diarahkan untuk mengurangi beban birokrasi tanpa menghilangkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Dedi mengungkap sejumlah organisasi yang masuk dalam pemetaan untuk digabung atau disesuaikan tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) direncanakan bergabung dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan diperkuat dengan memasukkan unsur tata ruang. Dinas Koperasi juga direncanakan digabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Kemudian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) akan digabung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Dinas Sumber Daya Air (SDA) akan dilebur dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR). Adapun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) direncanakan bergabung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Efisiensi Ditargetkan Berlaku Tahun Depan

Dedi memastikan rencana restrukturisasi OPD tersebut ditargetkan mulai berlaku pada tahun anggaran berikutnya.

“Ya, nanti berarti berlakunya anggaran tahun depan,” ujar Dedi.

Dengan penggabungan tersebut, Pemprov Jawa Barat berharap struktur birokrasi menjadi lebih ramping sekaligus mengurangi pengeluaran yang bersifat administratif.

Anggaran yang berhasil dihemat nantinya diarahkan untuk memperbesar porsi belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar melakukan efisiensi anggaran dengan menekan biaya birokrasi tanpa mengurangi fungsi pelayanan publik.