MBG Jadi Investasi SDM? Ini Penjelasan Guru Besar UGM

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan semata-mata sebagai pengeluaran pemerintah.

Guru Besar Bidang Ekonomi pada Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Anggito Abimanyu mengatakan manfaat MBG perlu dilihat dari kontribusinya terhadap kesehatan dan proses belajar peserta didik. Karena itu, pengelolaan program perlu disertai transparansi anggaran, pengawasan keamanan pangan, dan ukuran dampak yang jelas.

“Ini investasi sifatnya, tidak spending, tapi invest,” ujar Anggito.

Menurut dia, makanan bergizi bagi siswa merupakan bagian yang mendukung fungsi pendidikan karena asupan gizi dan kesehatan dapat menunjang kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

“Makanan bergizi yang diberikan kepada siswa untuk meningkatkan gizi dan kesehatan supaya bisa berpikir jernih dan menjalankan proses belajar adalah fungsi penunjang pendidikan,” ujarnya.

Anggito merujuk pada pendekatan Classification of the Functions of Government (COFOG) yang mengenal layanan penunjang pendidikan. Dengan pendekatan tersebut, pengeluaran pemerintah dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan pendidikan, bukan hanya berdasarkan lembaga yang menjalankannya.

Namun, Anggito menegaskan tidak seluruh anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dapat dikategorikan sebagai fungsi penunjang pendidikan. Menurut dia, yang dapat diperdebatkan dalam konteks tersebut adalah belanja yang benar-benar berkaitan dengan pemberian makanan kepada siswa.

Anggaran MBG Perlu Transparan

Anggito menilai tantangan pemerintah bukan hanya menyediakan anggaran MBG, tetapi juga menentukan sumber pembiayaan dan belanja pemerintah yang perlu disesuaikan.

“Kalau ada yang nambah, yang lain harus kurang. Sesederhana itu,” katanya.

Karena itu, pilihan anggaran tersebut perlu dijelaskan secara transparan untuk mencegah kekhawatiran bahwa pembiayaan MBG akan mengurangi alokasi bagi kebutuhan lain, seperti kesejahteraan guru, perbaikan sekolah, subsidi, maupun layanan publik di daerah.

Anggito juga menilai persoalan tata kelola tidak semestinya menjadi alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan.

“Kalau ada korupsi, ya dihukum saja orangnya, tapi tidak menghentikan program yang sudah bagus,” katanya.

BGN Perkuat Pengawasan Keamanan Pangan

Di sisi pelaksanaan, BGN memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam penyelenggaraan MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pelibatan guru untuk mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada siswa merupakan tambahan pengawasan kualitas.

“Yang jelas MBG bukan barang beracun,” tegas Sudaryono.

Sudaryono mengakui terdapat sejumlah kejadian yang perlu ditangani secara tegas oleh BGN.

“Ada satu-dua kejadian yang keras, itu kami secara tegas tindak,” ujarnya.

Menurut dia, BGN juga melakukan perubahan pada fungsi pengawasan, sistem, keterbukaan publik, dan pelibatan masyarakat dalam mengawasi dapur MBG. Selain itu, BGN memberlakukan sertifikasi laik higiene dan sanitasi.

“Kami melakukan banyak perubahan, termasuk fungsi pengawasan, sistem, keterbukaan publik, dan keterlibatan publik dalam mengawasi dapur-dapur,” kata Sudaryono.

Baca Juga: Jurus Mahfud Atasi Masalah hingga Optimalkan Program MBG: Sederhana Rumusannya, Putus Kontrak...

Baca Juga: IKN, Whoosh hingga Kertajati Mangkrak, Deddy Sitorus PDIP: 'Geng Oslo dan Geng MBG'

Baca Juga: Mahfud Dorong Kopdes Jadi Pengurus MBG: Biar Punya Kerjaan dan Penghasilan, Gitu Loh

Pelibatan guru menjadi salah satu lapisan pengawasan di tingkat pelaksanaan. Namun, mekanisme tersebut berjalan bersama standar formal keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan, penyimpanan, proses memasak, distribusi, kebersihan peralatan, kompetensi petugas, hingga pelaporan dan penanganan insiden.

Dengan penguatan tata kelola anggaran dan pengawasan keamanan pangan, MBG diharapkan dapat memberikan manfaat yang terukur terhadap kesehatan dan proses belajar siswa tanpa mengabaikan prioritas pendidikan maupun kebutuhan layanan publik lainnya.