1.999 Dapur SPPG Ditutup Sementara, Sikap Tegas Kepala BGN Diapresiasi

Kalangan akademisi mengapresiasi langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam memperkuat pengawasan dan membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi terhadap satuan pendidikan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai penting untuk memastikan program berjalan sesuai standar.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Dr Isthifa Kemal mengatakan, langkah evaluasi yang dilakukan BGN menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kualitas pelaksanaan MBG. Menurut dia, program tersebut tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari aspek keamanan pangan dan tata kelolanya.

"Ketegasan Kepala BGN dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar target kuantitas penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan kualitas, keamanan pangan, serta tata kelola pelaksanaan program," ujar Kemal dalam rilis yang diterima media di Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Sebelumnya, BGN melakukan pemutakhiran data penerima manfaat MBG dan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Selain itu, sebanyak 1.999 dapur SPPG ditutup sementara karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Penutupan dilakukan setelah BGN melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur SPPG yang menjalankan program MBG di berbagai wilayah Indonesia.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan SLHS dan sertifikasi laik higiene serta sanitasi merupakan salah satu syarat penting dalam penyelenggaraan dapur MBG.

Kemal menilai, pembenahan tersebut diperlukan karena MBG merupakan program strategis yang berkaitan dengan pemenuhan gizi generasi muda. Karena itu, pelaksanaannya perlu memperhatikan standar mulai dari penetapan penerima manfaat hingga penyediaan dan distribusi makanan.

Menurut dia, evaluasi dan penertiban tidak berarti melemahkan pelaksanaan MBG. Sebaliknya, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kredibilitas, efektivitas, dan keberlanjutan program.

"Ketegasan seperti ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG semakin kuat," katanya.

Kemal juga mendorong BGN memperkuat sistem pengawasan dari hulu hingga hilir. Pengawasan tersebut mencakup kualitas bahan pangan, proses pengolahan, distribusi, hingga makanan diterima peserta didik.

Ia menilai evaluasi berbasis data juga diperlukan agar keputusan mengenai penerima manfaat maupun SPPG dapat dilakukan secara objektif dan transparan.

Baca Juga: BGN Larang Susu Berperisa dan Kental Manis di Menu MBG, DPR Minta Pengawasan Diperketat

"Program sebesar MBG membutuhkan tata kelola yang kuat. Evaluasi harus menjadi mekanisme rutin, bukan hanya dilakukan ketika muncul persoalan. Dengan begitu, setiap kekurangan dapat segera diperbaiki dan setiap keberhasilan bisa terus ditingkatkan," tutur Kemal.

Menurutnya, langkah BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono menjadi sinyal bahwa pelaksanaan MBG diarahkan agar semakin profesional dan berorientasi pada hasil.

Kemal menilai keberhasilan MBG pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah sekolah yang menerima makanan bergizi atau banyaknya dapur yang beroperasi. Hal yang lebih penting adalah dampaknya terhadap kualitas gizi anak-anak Indonesia serta penerapan standar keamanan dan tata kelola dalam pelaksanaannya.