Dipecat Mendadak, Mahfud MD: Kelemahan Purbaya Ada Dua Sebenarnya...

Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan secara mendadak terus menjadi sorotan. Di tengah pergantian posisi tersebut, mantan Menkopolhukam Mahfud MD ikut angkat bicara dan menilai ada sejumlah persoalan yang membuat kinerja Purbaya selama menjabat menjadi perhatian.

Mahfud mengungkap dua kelemahan mendasar Purbaya yang menurutnya berkaitan dengan cara berkomunikasi ke publik hingga substansi kebijakan yang dijalankan.

“Kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres,” kata Mahfud, dikutip dari tayangan YouTube pribadinya, Selasa (15/9/2026).

Baca Juga: Dukung Purbaya Dicopot, Mahfud MD: Dulu Kita Terlalu Besar Harapannya

Mahfud mencontohkan persoalan stabilisasi nilai tukar rupiah. Purbaya disebut sempat menyampaikan bahwa persoalan tersebut mudah diselesaikan. Namun, ketika rupiah terus mengalami pelemahan, persoalan tersebut justru kemudian dikaitkan dengan Bank Indonesia.

“Dia sesumbar itu semua gampang. Meskipun itu memberikan harapan orang, baru memberi harapan orang, ‘Saya ini beda banget sama Sri Mulyani’. Kira-kira begitu,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, persoalan komunikasi Purbaya juga terlihat dari kebiasaannya berdebat secara terbuka melalui media massa. Sejumlah pernyataannya bahkan dinilai justru memunculkan keresahan di tengah masyarakat.

Salah satunya ketika Purbaya mengumumkan bahwa 490 daerah terancam tidak mampu membayar gaji pegawai akibat pemangkasan dana dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Mahfud: Waktu Zaman Sri Mulyani dan Purbaya Tuh Sama, Rakyat Dikejar

Mahfud menilai persoalan tersebut semestinya dicarikan jalan keluar terlebih dahulu, bukan disampaikan dengan cara yang berpotensi menimbulkan kepanikan.

Ia juga menyoroti kebijakan penarikan pajak yang dinilai terlalu berlebihan. Menurut Mahfud, usaha kecil dan industri rumahan hingga kegiatan nonkomersial seperti podcast disebut ikut menjadi sasaran.

Sementara itu, kelemahan kedua yang disoroti Mahfud berkaitan dengan substansi serta pelaksanaan kebijakan selama Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah persoalan pendanaan kereta cepat Whoosh. Purbaya sebelumnya berjanji tidak akan menggunakan APBN untuk pendanaan proyek tersebut. Pendanaan Whoosh juga sempat dikaitkan dengan Danantara.

Namun, pada akhirnya, beban pembiayaan Whoosh masuk ke APBN. Kondisi tersebut membuat negara harus membayar sekitar Rp1 triliun per tahun selama 80 tahun.

Mahfud juga menilai tidak terlihat pembenahan berarti di internal Bea Cukai. Padahal, Purbaya sebelumnya sempat mengancam akan menutup Bea Cukai apabila lembaga tersebut tidak beres.

Namun, ketika muncul sejumlah kasus korupsi, Mahfud menilai tidak terlihat adanya penataan struktural yang serius. Dari berbagai persoalan tersebut, Mahfud menilai banyak janji yang disampaikan Purbaya tidak berhasil direalisasikan.