Dukung Purbaya Dicopot, Mahfud MD: Memang Dulu Kita Terlalu Besar Harapannya

Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan (Menkeu) RI tak lepas dari sorotan Mahfud MD. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu mengungkap evaluasinya terhadap sosok yang sebelumnya sempat digadang-gadang membawa perubahan di Kementerian Keuangan.

Purbaya menjabat sebagai Menkeu sejak 8 September 2025 sebelum akhirnya resmi dicopot pada Senin (14/9/2026). Posisinya kemudian diisi Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

Mahfud mengakui bahwa ekspektasi terhadap Purbaya pada awalnya memang cukup tinggi. Namun, menurutnya, perjalanan Purbaya sebagai bendahara negara justru memperlihatkan sejumlah kelemahan mendasar, terutama dalam komunikasi publik dan substansi kebijakan.

Baca Juga: Dipecat Mendadak, Mahfud MD: Kelemahan Purbaya Ada Dua...

"Menyangkut Purbaya, memang dulu kita terlalu besar harapannya. Kelemahan Purbaya yang paling mendasar tuh dua sebenarnya, satu, komunikasi publiknya buruk, kemudian substansi urusannya juga tidak beres," kata Mahfud, dikutip dari tayangan YouTube miliknya, Selasa (15/9/2026).

Mahfud menilai Purbaya kerap menunjukkan sikap jemawa dan seolah meremehkan persoalan ekonomi yang sebenarnya kompleks. Di awal masa jabatannya, Purbaya disebut banyak menyampaikan pernyataan yang membuat sejumlah persoalan seakan dapat diselesaikan dengan mudah.

"Begitu dia menjabat, dia lalu sesumbar itu semua gampang, meskipun itu memberikan harapan orang. Orang yang bertanya kepada dia malah dilecehkan. Dulu ada seorang pakar bicara, dibilang, 'Anda kan bukan ekonom, nggak tahu apa-apa,' di depan forum. 'Atau Anda belajar dululah,' kayak gitu, mengejek sekali," ungkap Mahfud.

Baca Juga: Mahfud: Waktu Zaman Sri Mulyani dan Purbaya Tuh Sama, Rakyat Dikejar

Menurut Mahfud, gaya komunikasi tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan tersendiri. Ia menyoroti kebiasaan Purbaya terlibat silang pendapat secara terbuka melalui media massa.

Salah satu yang terbaru adalah perdebatan Purbaya dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai dana bagi hasil dan rencana penerbitan obligasi daerah.

"Terakhir kayaknya debat kusir dengan Gubernur DKI, saling menanggapi di media soal dana bagi hasil. Masa komunikasi publik dilakukan dengan cara itu? Terlalu percaya diri berlebihan, menganggap sesuatu itu mudah ditangani seperti menstabilkan rupiah," ujarnya.

Mahfud juga menyinggung janji Purbaya terkait kondisi nilai tukar rupiah. Menurutnya, pernyataan yang terkesan menganggap persoalan tersebut mudah justru menjadi masalah ketika kondisi rupiah tidak sesuai dengan harapan.

"Sebelum jadi menteri bilang gampang, tapi dolarnya naik terus, rupiah melemah terus. Yang begitu itu saya kira harus hati-hati kalau menjadi pejabat," lanjut Mahfud.

Tak hanya komunikasi, Mahfud juga menilai persoalan substansi kebijakan menjadi kelemahan lain Purbaya. Ia menyoroti sejumlah komitmen yang dinilai tidak terealisasi dan bahkan mengalami perubahan arah.

Salah satu contoh yang disebut adalah penanganan beban keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Selain itu, Mahfud menilai pembenahan struktural di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga belum tuntas setelah muncul rentetan kasus hukum.

Lebih lanjut, Mahfud turut menyoroti pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang dinilainya membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit hingga berdampak terhadap layanan vital masyarakat, termasuk rumah sakit daerah.

"Karena pemangkasan dana alokasi, banyak daerah yang kesulitan bahkan lay-off tenaga kerja. Malah Purbaya mengumumkan 490 daerah hampir nggak bisa bayar gaji. Mestinya dia segera mencari jalan keluar, bukan malah mengumumkan ke publik yang bikin resah," jelasnya.

Rentetan persoalan tersebut membuat Mahfud menilai ekspektasi besar terhadap Purbaya pada awalnya tidak sepenuhnya terjawab. Pergantian posisi Menteri Keuangan pun akhirnya menjadi keputusan yang diambil Presiden Prabowo Subianto.