Sempat 'Ribut' dengan Purbaya, Pramono Respons Adanya Reshuffle: Tentunya Saya...

Pergantian Menteri Keuangan membawa babak baru bagi hubungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Kementerian Keuangan.

Setelah Purbaya Yudhi Sadewa digantikan Suahasil Nazara dalam reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9/2026), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan dirinya siap bekerja sama dengan menteri yang baru.

Sikap Pramono tersebut menarik perhatian karena sebelumnya ia sempat berbeda pandangan dengan Purbaya, terutama terkait rencana penerbitan obligasi daerah Jakarta senilai Rp5,2 triliun.

Baca Juga: Dukung Purbaya Dicopot, Mahfud MD: Memang Dulu Kita Terlalu Besar Harapannya

Terlepas dari itu, Pramono menegaskan pergantian menteri merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan menyesuaikan diri dengan siapa pun yang dipercaya memimpin Kementerian Keuangan.

"Tentunya saya sebagai Gubernur Jakarta akan bisa bekerja sama dengan siapa saja," kata Pramono dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/9/2026).

Menurut Pramono, hal yang paling penting adalah memastikan berbagai program Pemprov DKI Jakarta tetap berjalan dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Kalau saya yang paling penting, ini sepenuhnya pilihan Bapak Presiden. Dan kami pasti akan bisa bekerja sama dengan siapa saja," ujarnya.

Baca Juga: Mahfud: Waktu Zaman Sri Mulyani dan Purbaya Tuh Sama, Rakyat Dikejar

Ia juga menyampaikan harapan agar Suahasil dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pramono menilai posisi Menteri Keuangan sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pengelolaan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.

"Pokoknya intinya, siapa pun yang menjadi menteri, kami mendoakan menteri itu akan sukses. Apalagi ini kan Menteri Keuangan itu salah satu menteri yang sangat strategis," ucap Pramono.

Sebelumnya, Pramono dan Purbaya sempat terlibat adu pendapat mengenai rencana Pemprov DKI menerbitkan obligasi daerah. Pramono saat itu menegaskan tidak akan mengurungkan niat menerbitkan obligasi senilai Rp5,2 triliun meski Purbaya meminta pemerintah daerah lebih memilih skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

"Kalau sama Pak Purbaya tanggapannya apa pun saya akan dengarkan dan ikuti. Tapi saya tetap akan ajukan (obligasi),” kata Pramono.

Bagi Pramono, kebutuhan pendanaan menjadi alasan utama Jakarta tetap mempertimbangkan penerbitan obligasi tersebut. Ia juga menyinggung pernyataan Purbaya yang menyebut DKI memiliki dana cukup, sementara pada saat yang sama Jakarta harus membiayai berbagai pembangunan.

“Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga. Dan untuk bangun itu kan perlu duit,” ujar Pramono.

Pramono kala itu bahkan telah menyiapkan opsi lain jika rencana penerbitan obligasi daerah tersebut nantinya tidak mendapatkan izin. Ia meminta pemerintah pusat mengembalikan dana bagi hasil (DBH) kepada Jakarta.

“Kalau nggak ya dana bagi hasilnya tolong dikembalikan. Jadi simpel itu aja,” ucap Pramono.