Suahasil Dihadapkan pada Warisan Purbaya: Utang Rp10.290 Triliun dan Beban Bunga

Suahasil Nazara baru saja mengambil alih kursi Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa, tetapi persoalan fiskal yang harus dihadapi sudah menumpuk. CELIOS menilai salah satu tantangan terbesar Suahasil adalah menjaga ruang fiskal ketika beban utang pemerintah terus membesar sementara kebutuhan belanja untuk program prioritas tetap tinggi.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyebut beban utang pemerintah berdasarkan perhitungannya telah mencapai Rp10.290 triliun pada akhir masa jabatan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, termasuk bayi yang baru lahir, angka tersebut setara sekitar Rp35 juta utang pemerintah untuk setiap orang.

Perhitungan tersebut menjadi sorotan karena persoalan fiskal tidak berhenti pada besarnya pokok utang. Pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk membayar bunga, sementara kemampuan penerimaan negara dinilai belum cukup longgar untuk membuat beban tersebut terasa ringan.

"Persoalannya, itu belum termasuk utang Whoosh kereta cepat yang sekarang ditanggung oleh APBN. Nah, dengan beban utang yang semakin berat ini tapi kemampuan bayar utang kita semakin jelek, semakin memburuk," kata Bhima.

Menurut Bhima, tekanan tersebut tercermin dari rasio beban bunga utang terhadap penerimaan pajak yang mencapai sekitar 24 persen. Artinya, sebagian penerimaan yang dikumpulkan negara melalui pajak harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban bunga utang pemerintah.

"Jadi kalau teman-teman beli di restoran, beli barang yang kena PPN misalnya, pajak pertambahan nilai, itu seperempatnya teman-teman dikenakan untuk membayar bunga utang pemerintah," ujar Bhima.

Situasi itu membuat Suahasil tidak hanya menghadapi pekerjaan rumah untuk mencari tambahan penerimaan negara. Menteri Keuangan baru juga dituntut memastikan setiap rupiah yang keluar dari APBN memiliki prioritas yang jelas agar ruang fiskal tidak semakin tertekan.

Bhima menilai persoalan tersebut menjadi semakin rumit karena pemerintah masih menjalankan sejumlah program besar Presiden Prabowo Subianto. Dia menyoroti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Garuda, hingga kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara sebagai program yang membutuhkan dukungan anggaran besar.

Baca Juga: Jadi Menkeu Baru, Suahasil Nazara Disebut Bagian Mesin Pemerintahan Jokowi

Karena itu, CELIOS meminta Suahasil mengevaluasi penggunaan anggaran sejak awal masa jabatannya. Efisiensi dinilai lebih penting daripada sekadar mengejar sumber penerimaan baru untuk menutup kebutuhan belanja pemerintah.

Program MBG dan Kopdes Merah Putih menjadi dua sektor yang menurut Bhima perlu mendapat perhatian khusus dalam evaluasi tersebut. Namun, dia mengingatkan efisiensi tidak semestinya dilakukan dengan memangkas anggaran pendidikan maupun transfer ke daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Tantangan lain yang disorot Bhima adalah hubungan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Dia meminta Suahasil ikut menjaga independensi bank sentral dan mengevaluasi kembali penggunaan dana sekitar Rp400 triliun yang menurutnya perlu ditarik kembali dari bank-bank Himbara, terutama jika dikaitkan dengan pembiayaan Kopdes Merah Putih.

Bhima juga menilai Menteri Keuangan baru harus memiliki keberanian untuk tidak selalu mengikuti seluruh keinginan pemerintah apabila kebijakan tersebut berpotensi memperburuk kondisi fiskal. Menurut dia, posisi Menteri Keuangan semestinya tidak hanya berfungsi sebagai pendorong belanja, tetapi juga menjadi pengendali ketika tekanan terhadap APBN semakin besar.

"Dan yang lebih penting lagi bagaimana menteri keuangan bisa bilang nggak kepada presiden. Jadi dia bukan fungsinya sebagai pedal gas tapi menjadi penginjak rem," ujar Bhima.

Dengan warisan beban utang dan kewajiban bunga tersebut, masa awal kepemimpinan Suahasil akan menjadi ujian penting bagi arah fiskal pemerintahan Prabowo.

Tantangannya bukan sekadar menjaga penerimaan negara, melainkan memastikan ambisi program pemerintah tetap berjalan tanpa membuat ruang fiskal semakin sempit.