Vale Buka-bukaan Soal Hambatan Hilirisasi Nikel, Ada Klaim Lahan Sepihak

PT Vale Indonesia Tbk mengungkap persoalan lahan menjadi salah satu tantangan nonteknis dalam menjalankan proyek hilirisasi nikel di Indonesia. Persoalan tersebut mencakup tumpang tindih lahan hingga klaim sepihak dari masyarakat.

Presiden Direktur PT Vale Indonesia, Bernardus Irmanto, mengatakan persoalan nonteknis di lapangan justru menjadi tantangan utama yang dihadapi perusahaan, sementara dari sisi teknis Vale optimistis dapat merealisasikan proyek-proyek hilirisasi.

“Namun, mengulang dan menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut MIND ID, masalah yang kami hadapi kebanyakan adalah masalah non-teknis di lapangan,” kata Bernardus dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (15/9/2026).

“Ada permasalahan tumpang tindih lahan, ada permasalahan klaim lahan yang sepihak dilakukan oleh masyarakat, dan itu tentu saja membutuhkan koordinasi lintas instansi untuk menyelesaikannya,” lanjutnya.

Bernardus berharap dukungan Komisi XII DPR RI dapat membantu penyelesaian persoalan yang muncul di lapangan.

“Dan mudah-mudahan kami bisa mendapatkan dukungan dari Bapak, Ibu anggota dewan yang terhormat di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan,” sambungnya.

Di sisi lain, Vale terus mengembangkan proyek hilirisasi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Perusahaan mengembangkan tiga fasilitas pengolahan nikel berbasis High Pressure Acid Leach (HPAL) di Pomalaa, Bahodopi, dan Sorowako.

Progres paling tinggi berada di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, dengan capaian pembangunan HPAL mencapai 95%. Proyek tersebut ditargetkan memasuki mechanical completion dan dilanjutkan dengan commissioning pada September 2026.

Tambang Pomalaa telah mulai beroperasi pada triwulan I 2026 untuk mendukung kebutuhan pabrik. Proyek ini dikembangkan melalui perusahaan patungan Vale bersama Ford Motor dari Amerika Serikat dan Huayou dari China.

Sementara itu, pembangunan HPAL Bahodopi telah mencapai 41,5%. Vale menargetkan setidaknya satu lini produksi dapat diselesaikan pada Desember 2026. Pengembangan tambang Bahodopi fase pertama telah mencapai 100%, sedangkan ekspansinya mencapai 35,9%.

Untuk proyek Morowali, progres pembangunan mencapai sekitar 41%. Peralatan utama telah tiba di lokasi dan menunggu instalasi. Mechanical completion tahap pertama ditargetkan pada Desember 2026.

Proyek Morowali dikembangkan Vale bersama perusahaan asal China dan EcoPro dari Korea Selatan.

Adapun proyek HPAL Sorowako masih menjadi yang paling belakang dari sisi progres. Vale akan memanfaatkan tambang Sorowako yang telah beroperasi selama puluhan tahun dengan memisahkan bijih limonit berkadar rendah yang sebelumnya tidak digunakan.

Bijih tersebut nantinya akan dipasok ke pabrik baru yang direncanakan dibangun di Malili, sekitar 55 kilometer dari Sorowako. Saat ini, Vale masih mengerjakan pembangunan kawasan industri, perizinan, dan Amdal. Proyek tersebut ditargetkan terealisasi pada akhir 2027.

Baca Juga: Proyek Nikel Vale Tak Terintegrasi dengan IBC, Manajemen Beri Penjelasan

Baca Juga: Harga Bijih Naik Dua Kali Lipat, Vale Dorong Revisi HPM Limonit

Ekspansi hilirisasi juga mulai mengubah struktur pendapatan Vale. Bernardus mengatakan penjualan nikel matte dari Sorowako pada semester I 2026 mengalami penurunan akibat pemeliharaan atau pembangunan ulang salah satu furnace. Namun, penjualan bijih meningkat seiring mulai beroperasinya tambang Pomalaa dan Bahodopi.

“Jadi pilar pendapatan PT Vale sekarang tidak lagi hanya bergantung pada Sorowako, tetapi juga sudah bisa mengandalkan Pomalaa-Bahodopi, sambil menunggu pabrik-pabrik yang kami bangun itu di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah mulai beroperasi di akhir tahun ini,” kata Bernardus.

Vale saat ini memiliki konsesi seluas 118.000 hektare, dengan sekitar 56.000 hektare merupakan mineable area. Sisanya merupakan area pendukung yang dijaga untuk mempertahankan daya dukung lingkungan.

Sebagai pemegang IUPK, Vale juga wajib membayar IUPK profit sharing sebesar 10% dari laba yang dibukukan setiap tahun. Dari angka tersebut, 4% diberikan kepada pemerintah pusat dan 6% kepada pemerintah daerah.

“Jadi proyek hilirisasi ini diharapkan nanti juga memberikan kontribusi lebih besar kepada pemerintah pusat dan daerah,” tutup Bernardus.