Sejauh Mana Kesiapan KDMP Dalam Digitalisasi?

Digitalisasi mulai menjadi bagian dari pengembangan bisnis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebut digitalisasi sebagai salah satu dari tiga strategi transformasi koperasi, selain rebranding dan perbaikan tata kelola.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong KDMP untuk memperkuat pengembangan bisnis dan usaha, tidak hanya berfokus pada aspek kelembagaan. Pengembangan tersebut diarahkan ke sektor produksi, distribusi, industri, dan keuangan.

"Sekarang kami juga terus mendorong agar koperasi itu harus membangun pola pengembangan bisnis dan usaha untuk masuk ke sektor produksi kembali ke sektor distribusi, industri dan keuangan," ucap Ferry dalam acara Muktamar V Wahdah Islamiyah bertema Kolaborasi Umat Melalui Koperasi Menuju Indonesia Berkah di Jakarta, (22/8/2026).

Salah satu gambaran penerapan digitalisasi terlihat di KDMP Desa Lengkong, Bandung. Koperasi ini telah memanfaatkan WhatsApp (WA) untuk menerima pesanan dan menyediakan website yang memuat katalog produk UMKM serta hasil pertanian lokal.

Bendahara KDMP Desa Lengkong Iwan Setiawan mengatakan digitalisasi menjadi salah satu pengembangan usaha yang tengah dilakukan koperasi. Sebelumnya, KDMP telah menjalankan sejumlah kegiatan usaha, mulai dari penjualan sembako, penyediaan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pengelolaan sampah.

“Yang terus akan kita garap adalah bisnis penjualan melalui WA, pelayanan WA atau digitalisasi penggunaan WA,” ujar Iwan saat ditemui Warta Ekonomi, Rabu (16/9/2026).

Dalam penerapannya, anggota maupun masyarakat dapat menyampaikan pesanan kepada KDMP melalui WhatsApp. Pesanan tersebut kemudian diteruskan kepada penyedia barang yang bekerja sama dengan koperasi.

Penyedia barang berasal dari pelaku usaha di Desa Lengkong. Dengan pola tersebut, KDMP tidak harus menyediakan seluruh barang secara langsung, tetapi menjadi penghubung antara konsumen dengan penyedia produk.

“Si konsumen ini order kepada KDMP. Dari KDMP ini diberikan kepada penyedia barang untuk dilaksanakan pengiriman sesuai dengan alamat yang tertera di dalam WA,” jelas Iwan.

Baca Juga: KDMP Tinggal Tunggu Perpres, Tapi Gaji Managernya Belum Jelas

KDMP kemudian menerbitkan invoice untuk pesanan tersebut. Pembayaran dapat dilakukan melalui sistem cash on delivery (COD) maupun transfer ke rekening KDMP.

Selain WhatsApp, KDMP Desa Lengkong telah memiliki website yang digunakan untuk menampilkan katalog produk. Produk yang masuk dalam katalog berasal dari UMKM dan pelaku usaha di wilayah Desa Lengkong, termasuk hasil pertanian.

Iwan menyebut sejumlah produk yang ditampilkan antara lain cabai merah tanjung, singkong, dan ubi Cilembu. Dalam mekanisme tersebut, produk yang ditampilkan berasal dari anggota atau penyedia yang telah bekerja sama dengan koperasi.

Keberadaan website dan katalog tersebut menjadi salah satu bentuk kesiapan awal KDMP dalam memanfaatkan kanal digital untuk kegiatan usaha. Namun, pemanfaatan kanal digital tersebut masih berjalan bersama dengan pola distribusi yang sudah dimiliki koperasi.

Untuk sejumlah produk, misalnya, KDMP telah terhubung dengan jaringan pasar seperti Pasar Caringin. Iwan mencontohkan komoditas cabai merah tanjung yang dapat dipesan oleh bandar di pasar tersebut.

“Kalau kita langsung ke luar kota belum,” ujar Iwan.

Direktur ICT Heru Sutadi mengatakan digitalisasi memang dapat membantu koperasi desa mengatasi keterbatasan pasar. Namun, menurut dia, pemanfaatan teknologi tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal untuk meningkatkan penjualan.

“Digitalisasi pemasaran sangat penting karena salah satu masalah produk desa adalah pasar yang terbatas. Selama hanya mengandalkan pembeli di sekitar desa, pertumbuhan akan sulit besar,” kata Heru kepada Warta Ekonomi, Kamis (17/9/2026).

Menurut Heru, website, marketplace, maupun media sosial hanya menjadi pintu masuk untuk memperluas akses pasar. Setelah produk masuk ke kanal digital, masih terdapat sejumlah persoalan bisnis yang harus diselesaikan koperasi.

“Marketplace, media sosial, website, dan kanal digital lainnya hanya membuka pintu menuju pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Persoalan tersebut antara lain kualitas produk, harga, kemasan, kapasitas produksi, kontinuitas pasokan, hingga kemampuan memenuhi permintaan ketika pasar semakin luas.

Dengan demikian, menurut Heru, digitalisasi tidak otomatis membuat produk desa lebih kompetitif. Jika kualitas produk belum konsisten, harga tidak sesuai pasar, atau pasokan tidak mampu memenuhi permintaan, keberadaan kanal digital tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan tersebut.

Hal yang sama berlaku pada proses setelah konsumen melakukan pemesanan. Koperasi perlu memastikan ketersediaan stok, pembayaran, pengiriman, pelayanan konsumen, serta penanganan apabila terjadi kendala dalam transaksi.

Heru juga mengingatkan agar digitalisasi tidak hanya menjadi pemindahan katalog produk dari cara konvensional ke internet.

“Digitalisasi juga seharusnya membuat rantai pasok lebih efisien, bukan sekadar memindahkan katalog produk ke internet,” ujarnya.

Menurutnya, apabila koperasi hanya memiliki website atau akun media sosial tanpa ada transaksi dan pengelolaan bisnis yang terintegrasi, digitalisasi belum sepenuhnya memberikan perubahan terhadap kegiatan usaha.

Karena itu, ukuran keberhasilan digitalisasi juga tidak cukup dilihat dari jumlah platform yang dimiliki. Perkembangan penjualan, jumlah pelanggan, perputaran usaha, serta efisiensi operasional menjadi indikator yang lebih relevan untuk melihat manfaat pemanfaatan teknologi.

“Yang paling penting adalah mengubah pola pikir dari ‘punya akun digital’ menjadi ‘punya bisnis digital’,” katanya.

Heru juga mengingatkan digitalisasi KDMP perlu berjalan seiring dengan kesiapan fisik dan kebutuhan bisnis di lapangan.

Menurut dia, digitalisasi jangan sampai hanya menjadi etalase digital dari program yang secara fisik belum tepat sasaran. Berbagai persoalan yang muncul di lapangan, termasuk pertanyaan publik mengenai besarnya anggaran, kebutuhan pengadaan barang, hingga lokasi KDMP yang sulit dijangkau, menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi.

“Digitalisasi KDMP jangan sampai menjadi etalase digital dari program yang secara fisik belum tepat sasaran,” kata Heru.

Menurut Heru, justru teknologi dapat digunakan untuk membantu memperbaiki proses tersebut. Pemanfaatan data, misalnya, dapat mendukung pemilihan lokasi, pemetaan kebutuhan desa, transparansi pengadaan, pencatatan stok, hingga pemantauan penjualan secara real time.

Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya digunakan untuk memasarkan produk yang sudah tersedia, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pengambilan keputusan dalam pengelolaan KDMP.

Heru mencontohkan persoalan lokasi. Menurutnya, apabila KDMP dibangun di lokasi yang sulit diakses, keberadaan kanal digital tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan bisnis.

“Jangan sampai KDMP dibangun di lokasi yang sulit diakses, tetapi kemudian kita berharap digitalisasi mampu menyelesaikan seluruh persoalan bisnisnya,” ujarnya.

Karena itu, Heru menekankan bahwa digitalisasi perlu dimulai dari kebutuhan bisnis dan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar mengejar simbol modernisasi.

elain kesiapan bisnis, Heru mengatakan kondisi infrastruktur konektivitas di wilayah desa memang semakin berkembang, tetapi belum sepenuhnya merata.

Menurut dia, masih terdapat wilayah desa, terutama daerah kepulauan dan terpencil, yang menghadapi keterbatasan sinyal, kualitas jaringan, maupun akses terhadap perangkat.

Artinya, kesiapan digital tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya akses internet. Koneksi tersebut juga harus cukup stabil dan terjangkau untuk mendukung kegiatan bisnis.

“Artinya, kesiapan digital tidak bisa hanya dilihat dari apakah internet tersedia, tetapi apakah koneksinya cukup stabil dan terjangkau untuk menjalankan bisnis,” kata Heru.

Selain jaringan, kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi juga menjadi persoalan. Menurut Heru, internet yang tersedia tidak akan menghasilkan dampak ekonomi maksimal apabila pengelola koperasi belum mampu menggunakannya untuk menjalankan bisnis.

Karena itu, kesiapan digital KDMP perlu dilihat dari kombinasi antara konektivitas, perangkat, SDM, dan kemampuan mengintegrasikan teknologi ke dalam kegiatan usaha.

Baca Juga: Guntur Romli Bandingkan MBG dan KDMP: Satu Dihantam Kasus Keracunan, Satu Lagi Dituding Pemborosan

Baca Juga: Purbaya Siapkan Mekanisme Pembayaran KDMP via Bank Himbara

Heru mengatakan tantangan terbesar dalam digitalisasi KDMP bukan sekadar membuat akun atau menyediakan platform digital, tetapi menjaga agar bisnis digital dapat dikelola secara konsisten.

Setelah koneksi tersedia, muncul kebutuhan lain seperti kemampuan SDM membuat konten, mengelola marketplace, menerima pembayaran digital, membaca data penjualan, menjaga keamanan akun, serta mengatur logistik.

“Menurut saya, tantangan terbesar justru bukan membuat akun digital, tetapi mengelola bisnis secara digital secara konsisten,” katanya.

Karena itu, KDMP membutuhkan pendampingan berkelanjutan, bukan hanya pelatihan satu atau dua kali. Pendampingan diperlukan agar pengurus dapat menyesuaikan pemanfaatan teknologi dengan perkembangan kegiatan usaha.

Heru juga mendorong pemerintah dan mitra teknologi menyediakan sistem yang sederhana dan mudah digunakan. Menurut dia, teknologi yang terlalu kompleks justru dapat menjadi hambatan apabila pengurus tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikannya.

“Jangan sampai KDMP diberikan teknologi yang canggih, tetapi pengurusnya kesulitan mengoperasikannya,” tutur Heru.