Golkar Didesak Bersih-bersih Kader Korupsi, Azis Samual Sekaligus Dorong Prabowo Lanjut hingga 2029

Tokoh senior Partai Golkar Azis Samual mendesak partainya mengambil tindakan tegas terhadap kader maupun pengurus yang terseret kasus korupsi. Ia meminta DPP Golkar tidak ragu memberhentikan hingga memecat kader yang terbukti terlibat perkara korupsi atau terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Menurut Azis, langkah tersebut diperlukan agar Partai Golkar tidak dipersepsikan sebagai tempat berlindung bagi kader yang bermasalah dengan hukum. Ia bahkan mendorong pembersihan dilakukan di seluruh tingkatan organisasi, termasuk terhadap pengurus yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi.

"Mengenai isu integritas partai, Azis Samual mendesak DPP Partai Golkar untuk melakukan pembersihan secara masif di seluruh tingkatan organisasi," kata Azis di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Azis menilai persoalan integritas tidak bisa dipisahkan dari posisi Golkar sebagai salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dukungan kepada pemerintah harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan politik.

"Dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak cukup hanya disampaikan melalui jargon atau forum politik, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan konkret menjaga integritas partai pendukung agar senafas dengan semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan Kepala negara," ujar Azis.

Desakan tersebut muncul ketika kasus korupsi kembali menyeret sejumlah kader partai politik, termasuk perkara yang melibatkan operasi tangkap tangan KPK. Karena itu, Azis menilai Golkar perlu menunjukkan sikap berbeda dengan mengambil langkah internal yang lebih tegas terhadap kader bermasalah.

Ia juga memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo untuk tidak pandang bulu dalam menangani pejabat pemerintahan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Termasuk jika perkara tersebut melibatkan menteri atau pejabat yang berada di dalam Kabinet Merah Putih.

"Dukungan tanpa ragu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan paling tegas terhadap menteri maupun pejabat kabinet yang terlibat kasus korupsi," tegas Azis.

Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten justru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Azis menilai kepentingan politik tidak boleh ditempatkan di atas integritas pemerintahan dan kepastian hukum.

Baca Juga: Golkar Hampir Tak Mungkin Jadi Lawannya Prabowo: Parpol Pengawal Hambalang

"Kepercayaan rakyat dan stabilitas pemerintahan harus berada di atas kepentingan politik manapun," ujarnya.

Di sisi lain, Azis juga mendorong Golkar mengambil sikap politik mengenai keberlanjutan pemerintahan Prabowo Subianto hingga Pemilu 2029. Ia menilai kepastian politik diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memberikan sentimen positif terhadap perekonomian.

"Dinamika politik hari ini membutuhkan keberlanjutan kepemimpinan (sustainable authority) demi menjaga stabilitas nasional," kata Azis.

Menurutnya, keberlanjutan kepemimpinan juga berkaitan dengan kepercayaan publik dan investor terhadap arah kebijakan pemerintah. Kepastian mengenai keberlanjutan pemerintahan dinilai dapat memberikan ruang bagi program-program strategis untuk berjalan secara konsisten.

Karena itu, Azis mendorong DPP Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas. Forum tersebut dinilai penting untuk membahas sekaligus mengambil keputusan resmi mengenai sikap politik partai ke depan.

Azis berpandangan, konsolidasi internal Golkar harus berjalan beriringan dengan pembenahan integritas kader. Dukungan terhadap pemerintahan Prabowo, menurutnya, akan lebih kuat apabila partai pendukung juga mampu menunjukkan tata kelola internal yang bersih.

Pembersihan kader yang terseret kasus korupsi juga dinilai dapat memperkuat posisi Golkar sebagai salah satu pilar politik pemerintahan. Dengan demikian, dukungan politik kepada Prabowo tidak hanya berbentuk dukungan kekuasaan, tetapi juga komitmen terhadap pemerintahan yang bersih.

Azis berharap langkah tersebut dapat menciptakan pemerintahan yang kuat sekaligus menjaga kepercayaan publik. Ia menilai penegakan hukum tanpa pandang bulu dan pembenahan internal partai menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas politik hingga Pemilu 2029.