Petak Makam Makin Menipis, DPRD DKI Desak Pemprov Lakukan Perluasan hingga Pinggiran Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong memaksimalkan penggunaan lahan pemakaman yang masih tersedia menyusul belum adanya alokasi anggaran untuk pengadaan tanah makam baru dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan pengadaan lahan baru belum dapat dilakukan karena membutuhkan waktu untuk proses kajian hingga penetapan lokasi.

“Untuk pembelian lahan baru belum ada. Karena untuk lahan itu memang agak sulit. Waktunya juga mepet, harus dikaji ulang, ada penlok dan sebagainya," ujar Yuke dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).

Menurut Yuke, Pemprov DKI tetap harus menjamin kebutuhan dasar pemakaman secara cuma-cuma bagi warga kurang mampu. Kebutuhan tersebut mencakup kain kafan hingga nisan.

DPRD DKI juga meminta Pemprov memastikan seluruh armada mobil jenazah dirawat dengan baik. Pemeliharaan tersebut diperlukan agar fasilitas dapat digunakan secara maksimal untuk melayani pengantaran jenazah warga ke pemakaman.

Yuke menegaskan kebutuhan tambahan lahan pemakaman tetap perlu dikawal. Ia berharap pengadaan tanah dapat kembali dianggarkan pada tahun berikutnya dengan memprioritaskan lahan yang berbatasan langsung dengan tempat pemakaman umum (TPU) yang sudah aktif.

“Yang diprioritaskan yang existing, yang menempel dengan yang existing. Itu untuk pelebaran. Kalau ada lahan yang memang menempel di situ, mungkin itu bisa jadi prioritas," kata dia.

Baca Juga: DPRD DKI Minta Tarif LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai Terjangkau

Baca Juga: Ketua DPRD Jakarta: Purbaya Memang Rada Aneh Sih

Baca Juga: Tak Pernah Disurvei BPS, Anggota DPRD DIY Heran Masuk Desil 4 dan Terdaftar Jadi Penerima Bansos

Selain optimalisasi lahan yang sudah tersedia, Yuke mengatakan opsi perluasan ke wilayah pinggiran Jakarta tetap terbuka dengan mempertimbangkan harga tanah dan kemampuan anggaran daerah.

“Kita coba optimalkan dulu yang ada di Jakarta. Minimal pinggir-pinggir, tapi masih di Jakarta. Kalau memang harus ke luar daerah, pastinya nanti akan ada pembicaraan dengan daerah-daerah aglomerasi atau mungkin penyangga Jakarta," pungkasnya.