Tak Pernah Disurvei BPS, Anggota DPRD DIY Heran Masuk Desil 4 dan Terdaftar Jadi Penerima Bansos

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lisman Puja Kesuma, dibuat terkejut saat mengetahui namanya tercatat dalam kelompok warga miskin penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah.

Politisi Partai Gerindra tersebut mendapati dirinya dikategorikan masuk dalam Desil 4 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kategori ini secara otomatis menempatkan Lisman ke dalam kelompok masyarakat kelas bawah yang berhak menerima berbagai kucuran bansos.

Merespons temuan data tersebut, Lisman dengan tegas membantah pernah mengajukan diri atau menerima bantuan sepeser pun dari negara, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).

"Saya tentu cukup terkejut ketika mengetahui nama saya tercantum dalam Desil 4 DTSEN. Sepengetahuan saya, saya tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial dan selama ini juga tidak pernah menerima bantuan tersebut," ungkap Lisman.

Kejanggalan ini membuat Lisman mempertanyakan proses validasi yang dilakukan oleh lembaga berwenang.

Ia mengaku heran dari mana negara mendapatkan rujukan status sosial ekonominya, sebab selama ini kediamannya tidak pernah didatangi oleh petugas survei.

"Sepengetahuan saya, sejauh ini belum pernah ada survei atau pendataan langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS) kepada saya terkait status tersebut. Karena itu, saya juga ingin mengetahui bagaimana proses dan sumber data tersebut bisa mencantumkan nama saya," terangnya.

Ia menilai jika data anggota dewan saja bisa keliru masuk kategori miskin, besaran potensi bansos yang salah sasaran ke pihak yang tidak berhak akan semakin membebani anggaran negara.

"Kalau memang ditemukan ada persoalan dalam pemutakhiran data, saya berharap ini menjadi masukan agar sistem pendataan semakin baik dan bantuan pemerintah semakin tepat sasaran," tutup Lisman.