Ekonom Dukung Penguatan Peran MIND ID Kelola Mineral RI

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengamini dorongan Parlemen RI agar PT Mining Industry Indonesia (MIND ID) sebagai perpanjangan tangan pemerintah memperoleh kewenangan lebih luas dalam mengelola dan menjaga kedaulatan kekayaan mineral dan batubara di dalam negeri.

"Karena MIND ID menjalankan misi agent of development dari pemerintah, ia berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara di sektor tersebut untuk mengeruk keuntungan yang semestinya diserahkan kepada negara," kata Faisal kepada Warta Ekonomi, Kamis (24/9/2026).

Sebagai BUMN holding industri pertambangan yang membawahi INALUM, PTBA, PT Timah, ANTAM, Vale, dan Freeport Indonesia, MIND ID telah menyetor lebih dari Rp98 triliun kepada negara dalam periode 2022–2024 melalui dividen, pajak, & PNBP. Kontribusi tersebut menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.

"Jika kewenangan yang lebih besar itu ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, harus ada bukti bahwa ada peningkatan signifikan atau percepatan penerimaan negara dari MIND ID dengan ditambahkannya kewenangan tersebut," ujar Faisal.

Namun, ia mengingatkan bahwa pemberian kewenangan lebih kepada MIND ID harus tetap mempertimbangkan ruang gerak pelaku swasta.

Dorongan parlemen ini bertujuan memperkuat posisi MIND ID dalam mengubah kekayaan mineral Indonesia dari sekadar sumber daya alam menjadi kekuatan industri nasional dan sumber kemakmuran rakyat.

Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, mengatakan semangat tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Meski demikian, Gunhar menilai implementasi amanat konstitusi tersebut masih menghadapi tantangan. Manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam nasional, menurutnya, belum sepenuhnya kembali kepada negara.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam RDP bersama KOMISI XII DPR RI, Selasa (15/9/2026), produksi emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) hanya tercatat 0,83 persen, sementara perusahaan lain mencapai 99,17 persen. 

Produksi bijih nikel ANTAM juga baru 5,97 persen dibandingkan perusahaan lain yang menguasai 94,03 persen. Demikian pula produksi batubara PT Bukit Asam Tbk yang baru 5,16 persen, jauh di bawah perusahaan lain sebesar 94,84 persen.

"Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena keberhasilan MIND ID tidak hanya diukur dari sisi operasional, tetapi juga dari kontribusinya terhadap negara melalui penerimaan negara, dividen, royalti, pajak, penciptaan lapangan kerja, serta penguasaan teknologi," kata Gunhar.

"Tapi hari ini miris. Ini baru diperlihatkan daftarnya. Ternyata swasta lebih banyak yang menarik keuntungan dari sumber daya alam kita. Terus kita yang hadir di sini ngapain? Bapak-bapak mendapat amanah undang-undang, kita juga mendapat amanah konstitusi. Kita duduk bareng, kita kawal ini agar Undang-Undang Dasar ini memberikan manfaat untuk kemakmuran rakyat," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis MIND ID dalam memperkuat cadangan mineral nasional, termasuk melalui ekspansi dan akuisisi. DPR bahkan menegaskan kesiapan memberikan "karpet merah" berupa dukungan regulasi dan kemudahan perizinan.

"Kami memberikan karpet merah, mendukung regulasi dan kemudahan perizinan agar MIND ID dapat terus meningkatkan kinerja dan memperkuat aset melalui akuisisi," ujar Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rokhmat Ardiyan.

Baca Juga: MIND ID Ungkap Peredaran Emas Ilegal Papua Tengah Capai Rp4 M/Hari

Baca Juga: Produksi Emas di Luar MIND ID Capai 150 Ton, Nilainya Rp375 Triliun per Tahun

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menambahkan bahwa sektor pertambangan melalui kebijakan hilirisasi merupakan agenda strategis nasional untuk mendorong transformasi ekonomi dan mengejar target pertumbuhan hingga 8 persen pada 2029.

Kinerja MIND ID yang konsisten, termasuk masuk dalam jajaran 6 besar Fortune Indonesia 100 tahun 2026, dinilai menjadi bukti kontribusi signifikan holding tambang ini terhadap perekonomian nasional.

"Hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah komoditas, mulai dari nikel, bauksit, hingga batubara," pungkas Sugeng.