Dedi Mulyadi Bantah Resmikan Data Center AI Jatiluhur, Ungkap Alasan Datang Sendiri ke Lokasi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara soal polemik pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Ia menegaskan kedatangannya ke lokasi proyek sejak awal bukan untuk meresmikan pembangunan, melainkan memastikan investasi berjalan sekaligus mengecek langsung kelengkapan perizinannya.

Dedi mengatakan dirinya mengetahui rencana investasi tersebut setelah rombongan pengusaha datang ke Gedung Sate. Rombongan itu, menurut Dedi, dibawa anggota DPR RI Mulyadi untuk menyampaikan rencana pembangunan pusat data kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Setelah menerima rombongan tersebut, Dedi mengaku langsung meminta agar seluruh aspek administratif dipenuhi. Ia kemudian memutuskan datang sendiri ke lokasi beberapa hari setelah pertemuan tersebut untuk melihat kondisi proyek secara langsung.

"Kemudian saya terima di Gedung Sate, dan saya selalu memastikan aspek administratifnya harus terpenuhi dan harus lancar karena ini investasi. Kemudian beberapa hari setelah itu, saya telepon, "Besok saya mau ke situ." Saya mau mengecek ke lapangan bagaimana kondisinya. Dan kemudian saya datang," kata Dedi pada Jumat (2/10/2026).

Dedi menyebut kunjungan tersebut dilakukan pada 28 Juli 2026. Saat tiba di lokasi, ia mengaku langsung menanyakan kepada pihak perusahaan apakah seluruh perizinan yang dibutuhkan telah diterbitkan.

"Saya datang sendiri untuk mengecek lapangan. Tanggal 28 Juli itu jelas, saya nanya, izinnya sudah keluar belum? Pengusahanya mengatakan izinnya sudah keluar karena izinnya itu izin PMA, izinnya di pusat melalui OSS ya," ujarnya.

Namun, menurut Dedi, masih terdapat persyaratan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan belum selesai. Dua hal yang disebutnya adalah analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dedi bahkan mengaku sempat menanyakan langsung kepada Bupati Purwakarta mengenai izin bangunan tersebut. Saat mendapat jawaban bahwa izin belum terbit, ia meminta prosesnya dipercepat.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi kewenangannya adalah kewenangan kabupaten. Kewenangan kabupaten dua, AMDAL dan PBG. Maka saya waktu itu bertanya, IMB-nya sudah keluar belum? Kata Pak Bupatinya, belum. Saya bilang, "Pak Bupati, percepat izinnya jangan lama-lama." Kata Bupatinya," ucap Dedi.

Karena itu, Dedi membantah anggapan bahwa kedatangannya ke Jatiluhur merupakan bagian dari agenda peresmian pusat data tersebut. Ia menyebut kunjungan itu merupakan inisiatifnya sendiri sebagai bagian dari upaya memastikan investasi berjalan sesuai ketentuan.

"Dan itu diberlakukan pada siapa pun. Setiap ada investasi, BYD, saya langsung datang memastikan izinnya lancar. Saya nanganin karena saya konsen terhadap investasi. Jadi tidak ada peresmian," tegasnya.

Polemik soal peresmian ini muncul di tengah sorotan terhadap proyek pusat data AI tersebut. Pemberitaan pada 27 dan 29 September 2026 menyebut proyek senilai sekitar Rp3,5 triliun itu sebelumnya diresmikan Dedi pada 22 September 2026.

Baca Juga: Masih Ada Dedi Mulyadi, Relawan Jokowi Tak Masalah Gibran Ditinggalkan Prabowo

Sementara dalam klarifikasinya pada 2 Oktober, Dedi secara spesifik menjelaskan kunjungannya pada 28 Juli sebagai kegiatan pengecekan lapangan, bukan peresmian. Dengan demikian, keterangan Dedi tersebut merujuk pada kunjungan 28 Juli yang ia ceritakan dalam penjelasannya.

Di luar polemik peresmian, proyek tersebut memang tengah menghadapi persoalan perizinan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyatakan pembangunan dihentikan sementara dan tidak boleh dilanjutkan sebelum persyaratan yang diwajibkan, termasuk AMDAL dan PBG, terpenuhi.

Penghentian sementara itu dilakukan sejak 28 September 2026. Pemerintah daerah juga melakukan pengawasan di lokasi untuk memastikan tidak ada aktivitas pembangunan selama proses pemenuhan persyaratan berlangsung.

Proyek pusat data AI tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp3,5 triliun. Fasilitas awalnya memiliki kapasitas 120 megawatt dan direncanakan dapat dikembangkan hingga 640 megawatt, dengan kebutuhan air yang disebut dapat mencapai sekitar 384 liter per detik atau 33 ribu meter kubik per hari.

Besarnya kebutuhan air tersebut menjadi salah satu alasan proyek mendapat sorotan publik dan DPRD Jawa Barat. Pemprov Jawa Barat sebelumnya menyatakan kebutuhan air harus dihitung agar operasional pusat data tidak mengganggu alokasi air untuk sektor lain, termasuk pertanian.

Di tengah persoalan tersebut, Dedi menegaskan bahwa dirinya sejak awal berupaya memastikan investasi tetap berjalan, tetapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Ia menyatakan kedatangannya ke Jatiluhur merupakan bagian dari pengecekan tersebut, bukan agenda seremoni pembangunan.

"Jadi tidak ada peresmian," kata Dedi saat kembali menjelaskan maksud kedatangannya ke lokasi proyek.