Jelang Putusan Ijazah, Gibran Masih Sendiri, Pensiunan Polri: Mana Kehadiran Negara Ini?

Menjelang pembacaan putusan sengketa syarat pencalonan dan riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK), sorotan tak hanya datang dari pihak yang menggugat. Sikap partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran juga dipertanyakan.

Mantan perwira tinggi Polri Irjen (Purn) Ricky Sitohang menyesalkan tidak terlihatnya pembelaan terbuka dari partai-partai koalisi ketika posisi Gibran menghadapi gugatan yang diajukan Prof Denny Indrayana dan sejumlah pihak ke MK.

Padahal, menurut Ricky, partai-partai dalam koalisi tersebut memiliki banyak kader dan tokoh yang memahami persoalan hukum. Ia menilai mereka semestinya dapat memberikan penjelasan mengenai posisi Gibran dalam perkara yang kini tengah diproses MK.

Baca Juga: Akbar Faizal Minta Gibran Lebih Berguna, Loyalis Jokowi: Anda Cuma Podcaster Omon-omon

“Koalisi yang ikut di Gerindra, itu banyak lho. Banyak pakar-pakar hukum lho di situ. Kok podo meneng, kok diem. Ada dari Golkar, ada dari partai yang lain yang ikut bergabung di dalam partai koalisi," kata Ricky dalam keterangannya, dikutip Sabtu (3/10/2026).

Menurut Ricky, keberadaan partai-partai tersebut dalam koalisi pemerintahan juga tidak terlepas dari dukungan mereka terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa dukungan tersebut tidak terlihat ketika posisi Gibran sedang dipersoalkan melalui jalur hukum.

“Kenapa Gibran di puyo-puyo nggak bunyi itu? Kok diem, makanya saya bilang, di mana kehadiran negara ini?" ucap dia.

Ricky juga mengaku prihatin karena persoalan mengenai syarat pendidikan dan ijazah Gibran menyita perhatian publik. Menurutnya, perhatian terhadap polemik tersebut seharusnya tidak sampai menggeser persoalan masyarakat yang dinilai lebih mendesak.

Baca Juga: Sebelum Diangkat Jadi Kepala Bakom, Syahganda Bilang Gibran Harus Selesai di Dua Tahun Ini

“Malu kita sama negara luar, kenapa sih gak sabar nunggu 2029, harusnya dulu dong kalau sekarang yang kita harapkan kepada negara kita ini adalah bagaimana kita membangun tata negara dan bangsa kita," ungkapnya.

Ia menilai masih banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah, terutama menyangkut kemiskinan.

“Banyak masyarakat rakyat kecil itu di bawah garis kemiskinan, habis waktu kita terkuras hanya masalah-masalah kayak gini," lanjutnya.

Ricky berharap pemerintah dan elite politik tidak terus tersedot pada polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran. Ia menilai energi tersebut lebih baik diarahkan untuk membahas pembangunan negara, kemanusiaan, serta berbagai persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kapan berpikir tentang pembangunan negara, pembangunan kemanusiaan, pengembangan negara, orang tidak lari ke luar negeri," sebutnya.

“Aduh bangsa Indonesia kapan merdeka kapan majunya makanya kita, dijajah terus sama orang lain, tahu-tahu dijajah semua maunya ya pecah belah aja," imbuh dia.